kicknews.today – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak digelar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun di balik antusiasme tersebut, terdapat risiko besar terkait dengan dis-informasi. Data menunjukkan bahwa penyebaran hoaks selama pilkada 2024 dikatakan dapat meningkat.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (Kordiv HP2H) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Utara, Ria Sukandi mengatakan, peningkatan berita hoaks ini terjadi seiring dengan banyaknya informasi yang beredar di platfoam media sosial.
”Berita-berita palsu ini bisa mempengaruhi opini publik dan merusak reputasi para calon pemimpin daerah. Sehingga pentingnya dilakukan mitigasi terhadap potensi hoaks dan isu negatif pada tahapan Pilkada 2024,” katanya, Sabtu (21/09).
Mitigasi ini, lanjutnya, dilakukan untuk meminimalisir potensi dugaan pelanggaran melalui media sosial atau saluran saluran digital.
”Di era digital saat ini, makin mudah membuat penyebaran hoaks dan isu negatif semakin marak,” ucapnya.
Menurut Andi, sapaan akrabnya, seringkali hoaks dan isu negatif ini digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon maupun menurunkan suara lawan politik. Mitigasi diperlukan untuk meminimalkan hoaks yang berpotensi memunculkan kegaduhan khususnya dalam Pilkada 2024 ini. Munculnya hoaks dan isu negatif dapat mempengaruhi kualitas dari penyelenggaraan Pilkada 2024.
”Dalam hal ini Diskominfo KLU perlu melakukan upaya pencegahan untuk menangkal tersebarnya dan berkembangnya hoaks serta isu negatif dalam tahapan pilkada 2024,” terangnya.
Berbagai pencegahan bisa dilakukan dari berbagai aspek, baik melalui media sosial, sosialisasi tatap muka, maupun kolaborasi dengan berbagai stakeholders dan memastikan informasi yang positif. Serta perlu membentuk pemilih cerdas yang tidak mudah terprovokasi dengan banyaknya informasi yang negatif.
Dikatakan Andi, teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang saat ini sangat perlu diwaspadai. Karena beberapa oknum memanfaatkan AI untuk melakukan pelanggaran, sehingga kesulitan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kebenarannya.
”Karena kecanggihan teknologi saat ini jika tidak diimbangi dengan kecanggihan pengawasan pasti akan berbahaya,” jelasnya.
Di sisi lain, Generasi Z yang merupakan kelompok usia produktif dan aktif dalam penggunaan media sosial, menjadi sangat rentan terhadap informasi yang tidak akurat. Kebiasaan mereka dalam mengkonsumsi berita melalui platform digital membuat mereka lebih mudah terpapar hoaks.
”Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang mudah percaya pada hoaks karena kurangnya keterampilan literasi media, serta kecenderungan untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri,” katanya.
Dalam konteks ini, Bawaslu mengingatkan semua pihak untuk lebih waspada dan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar. Sehingga dalam menghadapi isu-isu negatif, Bawaslu mendorong pentingnya pemberitaan berimbang.
”Mari kita ciptakan suasana pemilu yang damai dan bermartabat dengan melawan segala bentuk disinformasi dan berita hoaks. Dengan kesadaran kolektif, kita bisa memastikan bahwa suara rakyat akan terdengar jelas dan tidak tertutupi oleh isu-isu negatif yang merusak,” tutupnya. (gii)
