kicknews.today – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menduduki peringkat ketiga dalam kasus unprosedural pekerja migran di Indonesia. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak 2017 kasus pekerja migran ilegal terus meningkat setiap tahun. Bahkan jumlah peningkatan per tahun mencapai 457 kasus.
Bahkan NTB masuk lima besar pengiriman pekerja migrant tertinggi di Indonesia. Dari tahun 2017, pekerja migran asal NTB yang dikirim 2.145 per tahun. Itu artinya, sekitar 45 persen dari 2.145 pekerja migran asal NTB yang bermasalah.
Menurut data BNP2TKI masalah yang diadukan bervariasi. Seperti gaji tidak dibayarkan, gaji di bawah standar, penipuan hingga perekrutan secara ilegal.
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengakui, Provinsi NTB menjadi salah satu penyumbang pahlawan devisa terbesar di Indonesia. Karena itu, perlindungan yang maksimal terhadap pekerja migrannya menjadi komitmen kuat Pemprov NTB.
Maka, menjadi hal yang sangat penting untuk berkolaborasi bersama seluruh stakeholder, bagaimana menyelesaikan permasalahan migran. Dengan harapan, tidak ada lagi buruh migran asal NTB yang berangkat ke luar negeri tanpa prosedur yang legal.
“Ini tugas kita bersama,” jelas Wakil Gubernur saat pertemuan dengan International Organization for Migrant (IOM) United Nations di ruang kerjanya, Senin (21/2).
Pemerintah provinsi NTB terus berkomitmen untuk mewujudkan NTB Zero Unprosedural migran. Salah satunya, menggandeng IOM UN dalam rangka menyelesaikan permasalahan mengenai buruh migran ilegal.
Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB menyatakan bahwa Pemprov NTB sangat menyambut baik dan siap mendukung kerjasama dengan IOM UN. Karena sangat sesuai dengan misi Pemprov NTB,
yaitu NTB Zero Unprosedural Migran.
“Kami akan terbuka dan support semampu kami, sehingga permasalahan ini dapat terurai dengan baik,” tutupnya. (nur)
