kicknews.today – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara Danny Karter Febrianto mendorong agar Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) di Lombok Utara menjadi berkualitas. Hal ini ditunjukkan pada saat pihaknya menghadiri kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif, di Medana Bay Marina pada Selasa (16/3).
Menurutnya, perbup tersebut sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengembangan anak usia dini dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan esensial anak, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan maupun penelantaran, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, dan terwujudnya komitmen bersama dalam pelayanan PAUD HI pada satuan PAUD.
“Jadi memang anak-anak paud membutuhkan ini, kita sudah bentuk tim gugus tugas PAUD HI yang akan mengawal. Memang ada beberapa program yang akan dilakukan (oleh NGO) teman-teman Save The Children kemudian bagaimana kurikulum supaya generasi emas tetap diperhatikan,” ungkapnya.
Dannya menambahkan, setidaknya anak usia dini bisa mendapatkan pelayanan yang layak misalnya dari aspek kesehatan dan cara belajar mengajar di lokasi. Berbicara belajar-mengajar, sarana yang representasi pun tak ia tampik memang dibutuhkan, kendati PAUD HI nantinya justru tidak melulu memusatkan belajar diruangan namun juga diluar ruangan. Pasalnya, belum lagi menyangkut pandemic covid yang imbasnya merujuk pada keuangan daerah maka pembangunan gedung PAUD dirasa belum mampu dilaksanakan.
“Kita harus pahami keuangan kita apalagi covid ini menjadi tantangan kita dan kita sudah diskusi banyak selain sistem pembelajaran supaya berjalan dengan baik. Pemerintah terdampak pandemi, kita mengajak seluruh elemen dan Lembaga sosial lainnya untuk merumuskan formulasi masa depan kita semua,” tandasnya.
Sementara itu, Manager chief NTB Save The Childern Harun Anggo menjelaskan tercatat ada lima layanan dasar yang harus diterapkan pada sistem PAUD HI ke depan. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan. Kelima dasar itupun sejatinya sudah ada dalam perencanaan tiap-tiap OPD hanya saja, untuk integrasinya dibutuhkan koordinasi yang lebih di mana peran tim gugus tugas yang dibentuk yaitu guna menjembatani hal tersebut.
“Bagaimana mensinergikan kelima dasar itu supaya bagaiaman bisa didapatkan oleh anak-anak. Maka kenapa perlu kita dorong, kita ingin satu anak bisa mendapat 5 layanan dasar ini,” jelasnya.
Dengan adanya perbup dan gugus tugas yang membidangi tersebut kontrol, integrasi, komunikasi, hingga kolaborasinya pun dirasa akan mudah. Terlebih gugus tugas PAUD tidak hanya dibentuk di kabupaten saja tetapi juga hingga tingkat desa. Terhadap kendala sendiri, Lombok Utara daerah yang baru berusia seumur jagung justru sudah dihadapkan dengan bencana gempabumi dan pandemic covid, hal ini dirasa sebagai tantangan tersendiri bagaimana menyatukan fokus.
“Ini jadi tantangan karena dengan situasi ini menyebabkan OPD fokus pada bagian masing-masing dan melupakan kewajibannya. Bangun perencanaan bersama monitoring bersama mana akan memperkuat gugus tugas di desa nanti, sekarang kita sudah punya 20 desa yang bentuk gugus tugas paud HI,” pungkasnya.(iko)
