kicknews.today – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pada 2029. Sikap tersebut disampaikan menyikapi dinamika politik nasional yang belakangan memanas, termasuk mencuatnya isu penyadapan dan dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gubernur LSM LIRA NTB, Zainudin menegaskan bahwa di tengah situasi politik yang berkembang, pihaknya memandang penting untuk menunjukkan sikap mendukung pemerintahan yang sah serta menjaga stabilitas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“DPW LSM LIRA NTB tidak ingin dinamika politik nasional berkembang menjadi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi maupun mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Selain menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, LIRA NTB juga mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengusut tuntas dugaan kasus penyadapan, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat hingga ke jaringannya.
Zainudin menekankan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari unsur kepolisian maupun pihak lain, termasuk jika terdapat keterlibatan pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kapolri diharapkan mengusut tuntas kasus penyadapan ini hingga ke jaringan dan aktor yang terlibat. Termasuk melakukan bersih-bersih terhadap oknum Polri yang terbukti terlibat. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Dia juga meminta agar pengusutan kasus tersebut tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi mampu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik peristiwa tersebut apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Lebih lanjut, Zainudin menegaskan DPW LSM LIRA NTB akan konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029. Pihaknya juga mengecam segala bentuk tindakan makar dan upaya inkonstitusional yang dinilai dapat mengancam stabilitas politik serta merusak kedaulatan NKRI.
“Perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dan kritik harus tetap berada dalam koridor hukum serta menghormati konstitusi,” tutupnya. (*/*)
