kicknews.today – Jumlah warga di pelosok Lombok Barat yang belum memiliki administrasi kependudukan (Adminduk). Seperti di Desa Penimbung Kecamatan Gunung Sari, puluhan warga mendatangi kantor pelayanan pengurusan adminduk, sayangnya, banyak dari mereka yang belum bisa direkam.
Kepala Desa Penimbung Abdul Haris menyebutkan, banyak warganya yang belum memiliki adminduk. Bahkan beberapa warga yang sudah lama menikah pun belum tertib adminduknya.
“Makanya kami undang Dukcapil supaya bisa tercover semua, dan Alhamdulillah tadi banyak sekali warga yang datang untuk perekaman,” kata Abdul Haris dikonfirmasi, Rabu (5/7).
Proses perekaman sempat terganggu karena banyaknya warga. Bahkan puluhan warga belum direkam karena ada kesalahan teknis pada server.
“Masih ada 20 orang warga yang belum bisa rekam. Kasihan mereka sudah antri lama, karena masalah teknis jadi tidak bisa dilayani. Tapi saya pastikan sudah meminta operator Dukcapil untuk tindak lanjut dikemudian hari,” keluh Haris.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat H. Saepul Ahkam mengatakan perihal adanya gangguan teknis saat pelayanan di DataBase MMU Pusat. Petugas admin tidak segera mengabari, sedangkan sisa masyarakat yang belum dilayani masih ada.
“Kita sudah menyarankan tindak lanjut. Untuk berkas yang belum tuntas, kita akan bawa ke dinas untuk kita selesaikan. Sedangkan untuk sisa 20 warga yang belum rekam, bisa rekam di Kantor Camat Gunung Sari atau UPT kita di situ,” jelas Ahkam.
Target utama kegiatan ini kata Ahkam adalah perekaman kepada warga wajib KTP, tapi belum rekam. Namun kenyataannya banyak warga yang datang karena memiliki permasalahan adminduk.
“Fokus kita sesungguhnya adalah perekaman. Karena saat ini sekolah masih libur, jadi kami nyasarnya lewat desa,” terang Ahkam.
Di Kabupaten Lombok Barat per akhir Juni 2023 ini masih menyisakan 10.304 orang belum rekam. Saat ini capaiannya pun kata dia sudah 98 persen lebih.
“Sisanya itu secara bertahap kita lakukan perekaman. Kami berharap masyarakat datang memanfaatkan pelayanan adminduk di Kantor Camat, UPT atau Kantor Dinas Dukcapil,” pungkas Ahkam. (ys)
