kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan memperkuat konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting. Melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), pemerintah daerah akan mengevaluasi perkembangan kasus, capaian intervensi, serta langkah strategis yang perlu ditingkatkan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P2KBPMD) KLU, Atmaja Gumbara mengatakan, tren penurunan stunting di daerah tersebut menunjukkan perkembangan positif. Namun, pemerintah masih perlu menyinkronkan data terbaru untuk memastikan angka dan capaian penanganan secara lebih akurat.
“Terakhir kalau kami lihat, trennya bagus. Cuma tinggal konsolidasi tim TP3S ini,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).
Menurut Atmaja, rapat koordinasi tersebut akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Bappeda dan Dinas Kesehatan KLU. Pertemuan itu dipimpin melalui koordinasi TP3S yang diketuai Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri.
Konsolidasi diperlukan untuk memetakan posisi terkini angka stunting, mengevaluasi berbagai intervensi yang telah dilaksanakan, serta mengukur hasil yang sudah dicapai hingga saat ini.
Atmaja menyebutkan, angka stunting yang berada di kisaran 12–13 persen masih memerlukan pemutakhiran berdasarkan data terbaru. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan angka persis maupun perkembangan terkini kasus stunting di setiap wilayah.
“Angka persisnya belum bisa saya sampaikan karena datanya bergerak terus. Nanti akan dirumuskan dalam rapat TP3S,” jelasnya.
Dari sisi wilayah, Kecamatan Bayan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam upaya penanganan stunting. Sejumlah wilayah di kecamatan tersebut, termasuk Desa Senaru, turut menjadi perhatian pemerintah berdasarkan data yang digunakan sebagai acuan.
Atmaja menegaskan, penurunan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi gizi, kesehatan keluarga, serta upaya pencegahan sejak dini.
“Dinas P2KBPMD berperan dalam memperkuat langkah pencegahan, sementara Dinas Kesehatan menjalankan intervensi langsung terhadap keluarga berisiko stunting. Dukungan lintas perangkat daerah juga diperlukan agar program yang dijalankan dapat saling melengkapi dan tepat sasaran,” katanya.
Sejumlah upaya dilakukan meliputi pemberian makanan tambahan (PMT), peningkatan pemenuhan gizi, serta penguatan pelayanan posyandu. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut menjadi salah satu bentuk dukungan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Nanti melalui rapat koordinasi TP3S, kita harap dapat menyatukan data dan mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Hasil evaluasi itu nanti akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, terutama dalam memperkuat intervensi pada balita dan keluarga yang berisiko mengalami stunting,” jelasnya.
Pihaknya juga menargetkan agar upaya penanganan tidak hanya berfokus pada penurunan angka, tetapi juga memastikan intervensi berjalan berkelanjutan dan menyasar kelompok yang membutuhkan.
Kita harap dengan penguatan koordinasi dan evaluasi berbasis data, penanganan stunting di Lombok Utara bisa semakin terarah sehingga capaian penurunan kasus dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tutupnya. (gii/*)
