kicknews.today – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Lombok Utara (KLU) baru mencapai 50,82 persen hingga 16 Oktober 2026. Dari target sekitar Rp1,475 miliar, pendapatan yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp 890 juta.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) KLU, Harianto mengakui, capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Pihaknya pun berupaya mengoptimalkan penagihan tunggakan dan mempercepat pembayaran retribusi dari para pedagang.
“Capaian kita per 16 Oktober kemarin di angka 50,82 persen. Memang masih jauh dari harapan karena target kita cukup tinggi tahun ini,” ungkap Harianto, Jumat (23/10/2026).
Dia mengatakan, Diskoperindag tidak muluk-muluk dalam menetapkan harapan capaian hingga akhir tahun. Pihaknya menargetkan realisasi bisa mencapai 65 hingga 75 persen, dengan mengintensifkan penagihan piutang dan tunggakan retribusi bersama jajaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Menurutnya, pada akhir Oktober 2026, realisasi diharapkan sudah mencapai minimal 55 persen atau mendekati 60 persen. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempercepat pembayaran sewa toko, khususnya di Pasar Tanjung dan Pemenang.
“Kita harapkan akhir Oktober ini sudah bisa mencapai 55 persen minimal atau hampir 60 persen. Untuk sewa toko di Tanjung dan Pemenang, akan kami upayakan percepatan pembayarannya. Mudah-mudahan November mendatang bisa mencapai 100 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Harianto menyebut masih terdapat sejumlah pedagang yang belum melunasi kewajiban pembayaran atas fasilitas yang digunakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian penerimaan retribusi pasar.
Selain persoalan tunggakan, sepinya aktivitas pasar tradisional juga menjadi tantangan tersendiri. Dia mencontohkan penyewaan toko di Pasar Anyar yang belum berjalan optimal. Dari 10 toko yang direncanakan untuk disewakan pada tahun ini, potensi penerimaannya belum dapat dimaksimalkan karena hampir seluruh penyewa telah mengembalikan kunci.
“Sepi. Pasar tradisional atau pasar rakyat sekarang rata-rata sudah sepi, kalah dengan pemasaran digital,” ujarnya.
Terkait pemanfaatan pendapatan retribusi yang dipungut dari pedagang, Harianto menjelaskan seluruh penerimaan tersebut langsung disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian, Diskoperindag tidak dapat mengelola langsung hasil retribusi untuk membiayai kebutuhan fasilitas pasar.
“Semua retribusi yang kita tarik langsung disetor ke kas daerah. Nanti penggunaannya diproporsikan kembali sesuai kebijakan dan alokasi anggaran daerah,” terangnya.
Di sisi lain, keluhan pedagang mengenai kondisi sarana dan prasarana pasar juga menjadi perhatian Diskoperindag KLU. Harianto mengatakan pihaknya telah memperjuangkan alokasi anggaran untuk memenuhi sejumlah kebutuhan mendasar, termasuk perbaikan fasilitas pasar melalui anggaran perubahan.
Selain itu, usulan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana pasar juga telah disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diakomodasi dalam anggaran murni 2027.
“Kita sudah mengusulkan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi pada anggaran murni 2027, paling tidak untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Harapannya, fasilitas pasar semakin layak dan berdampak pada peningkatan PAD ke depannya,” tutupnya. (gii/*)
