kicknews.today – Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Lombok Timur sekaligus Ketua Serikat Tani Islam Indonesia (STII) Provinsi NTB, Saparwadi, mendesak Direktur baru RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. H. Lalu Opan Hendardi, M.Kes, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan.
Selain itu, ia juga meminta pihak rumah sakit memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Saparwadi, pergantian kepemimpinan ini harus dijadikan momentum pembenahan sistem dan perubahan mentalitas para aparatur kesehatan. Evaluasi dinilai perlu mencakup mutu pelayanan, kedisiplinan, responsif terhadap pasien, hingga penanganan aduan masyarakat.
“Direktur baru harus segera bergerak, mengevaluasi persoalan, dan memastikan ada perbaikan nyata. Jangan sampai pergantian pejabat hanya mengubah struktur, tetapi tidak mengubah cara masyarakat dilayani,” tegas Saparwadi, Jumat (16/10/2026).
Saparwadi menekankan bahwa seluruh tenaga kesehatan (nakes) wajib menempatkan profesionalisme dan empati sebagai bagian utama dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Puskesmas dan rumah sakit adalah tempat masyarakat mencari pertolongan, bukan tempat pasien merasa takut atau rendah diri. Jabatan dan keahlian nakes merupakan amanah untuk melayani, bukan alasan untuk menempatkan diri lebih tinggi daripada masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Saparwadi mengapresiasi ketegasan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam merespons laporan dugaan kelalaian pelayanan di sejumlah puskesmas. Menurutnya, arahan Bupati agar petugas medis mendahulukan penanganan pasien ketimbang urusan administrasi merupakan langkah tepat.
“Keseriusan Bupati harus kita apresiasi. Administrasi memang penting, tetapi tidak boleh menghambat pertolongan darurat. Arahan ini harus benar-benar diterjemahkan menjadi budaya kerja seluruh jajaran kesehatan, bukan berhenti sebagai slogan,” tambahnya.
Ia berharap proses evaluasi ini diiringi pengawasan konsisten serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses agar setiap keluhan dapat ditindaklanjuti secara objektif.
“Ukuran keberhasilan pelayanan bukan seberapa dihormati pejabat atau tenaga kesehatan, melainkan seberapa cepat masyarakat ditolong dan seberapa manusiawi mereka diperlakukan. Kita berharap direktur baru menjadikan ini momentum menghadirkan pelayanan yang profesional, adil, dan bermartabat,” pungkasnya. (cit/*)
