kicknews.today – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Usman Faesal melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Nurul Ihsan NWDI Tilawah Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Senin (6/11). Sosialisasi dilakukan saat kegiatan upacara bendera.
Pada kesempatan tersebut Usman Faesal didaulat sebagai Pembina upacara. Di depan para siswa-siswi, Usman Faesal menyampaikan arti pentingnya Pemilu bagi masa depan bangsa. Oleh sebab itu, dia meminta para siswa-siswi yang sudah memasuki usia 17 tahun ke atas untuk memberikan hak suaranya pada tanggal 14 Februari 2024.
Selain itu, Usman juga mengajak para siswa-siswi untuk berpartisipasi mengawasi Pemilu tahun 2024. Dia menekankan bahwa mereka dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran baik di dalam maupun luar sekolah.
“Anak-anakku, kalian dapat menjadi pengawas partisipatif dalam Pemilu ini, kalau terjadi pelanggaran seperti kampanye di dalam sekolah, kalian bisa laporkan kepada Bawaslu,” serunya.
Dia juga mengajak para siswa-siswi untuk tidak terlibat dalam politik uang dan menjauhi ujaran kebencian serta hoax. Karena hal-hal tersebut dapat mencederai Pemilu.
“Saya berpesan kepada anak-anakku, siswa-siswi jangan sampai kalian ikut-ikutan dan terlibat politik uang. Dan kalian jauhi itu namanya ujaran kebencian dan hoax, karena hal itu sangat tidak baik untuk Pemilu kita,” ujarnya.
Setelah upacara selesai, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Ihsan NWDI Tilawah, Ariadi Aprilianto, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu. Menurutnya, edukasi tentang Pemilu harus disampaikan sejak dini.
“Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pak Koordiv Usman Faesal sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung kegiatan ini, karena sudah waktunya para siswa-siswi kita diberikan pemahaman tentang Pemilu sedari dini,” tegasnya.
Ariadi juga sepakat dengan Bawaslu bahwa tidak sepatutnya tempat pendidikan dijadikan tempat kampanye.
“Kami sepakat dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, dan kami menolak tempat pendidikan, khususnya Sekolah dijadikan tempat kampanye. Agar siswa-siswi kita tidak terkontaminasi oleh politik praktis,” pungkasnya. (jr)
