kicknews.today – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus dikebut dan kini memasuki tahap akhir. Progres pembangunan fasilitas pendidikan tersebut telah mencapai 92,08 persen dan ditargetkan segera siap digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Kepala Bidang Dayasos pada Dinas Sosial (Dinsos) KLU, Sukardim Husein mengatakan, Lombok Utara menjadi satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masuk dalam tahap kedua pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Alhamdulillah, progres bangunannya sudah mencapai kurang lebih 92,08 persen. Saat ini sudah memasuki tahap finishing,” ujarnya, Kamis (15/10/2026).
Menurut Sukardim, Sekolah Rakyat di Lombok Utara juga mulai mengakomodasi kegiatan pembelajaran pada tahun ini. Tercatat sekitar 600 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Para siswa tersebut berasal dari sejumlah wilayah, termasuk Sumbawa serta sekolah rintisan Sekolah Rakyat di Lombok Timur dan Lombok Barat. Untuk sementara, mereka dititipkan di Sekolah Rakyat Lombok Utara karena fasilitas permanen di daerah tersebut menjadi satu-satunya yang tersedia dalam tahap pembangunan tersebut.
Meski demikian, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi para siswa masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana. Dinsos KLU berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada akhir Oktober 2026.
Sukardim menjelaskan, jadwal awal pelaksanaan pembelajaran idealnya dimulai pada 14 Juli 2026. Namun, proses pembangunan yang belum sepenuhnya rampung menyebabkan pelaksanaan kegiatan sekolah mengalami penundaan.
“Penundaan ini memang berdampak pada kondisi siswa. Ada yang mengundurkan diri karena orang tua mempertanyakan mengapa anak-anak mereka belum mulai belajar, sementara siswa di sekolah reguler sudah menjalani kegiatan pembelajaran,” jelasnya.
Dia mengakui kekhawatiran orang tua menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlanjutan siswa di program tersebut. Terlebih, perbedaan waktu pelaksanaan pembelajaran dengan sekolah reguler menimbulkan kekhawatiran terhadap ketertinggalan pendidikan anak.
Untuk menyikapi persoalan itu, pihaknya telah menggelar sosialisasi dengan mengundang orang tua dan siswa. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pembangunan serta rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Kita harap para siswa tetap bertahan dan melanjutkan pendidikan melalui program ini. Saat ini jumlah siswa yang mengundurkan diri masih dapat berubah seiring perkembangan kesiapan fasilitas dan kepastian pelaksanaan pembelajaran,” tutupnya. (gii/*)
