kicknews.today – Jumlah rumah kumuh di Kabupaten Bima terus bertambah. Dari data Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima masih terdapat 35 ribu unit rumah kumuh di tahun 2022.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bima, Chandra Kusuma menyebutkan, setiap tahun jumlah kepala keluarga (KK) yang menempati rumah tak layak huni terus bertambah. Hal ini seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang signifikan.
“Setiap tahun sudah pasti bertambah meski datanya belum dirampungkan. Rumah kumuh itu merata di 18 kecamatan dengan 69 titik kawasan kumuh,” jelas Chandra, Selasa (13/6).
Terhadap puluhan ribu rumah tak layak huni tersebut, hanya 40 unit yang bisa ditanggulangi pada tahun 2023 ini. Itupun menggunakan bantuan anggaran yang bersumber dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Masing-masing mereka akan dapat bantuan dana beda rumah Rp20 juta,” ujarnya.
Sementara dari pemerintah provinsi, hanya mampu alokasikan anggaran beda rumah, untuk satu unit saja. Sedangkan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bima nihil.
“Gak ada dari pemerintah pusat, begitu juga dengan Pemda. Pemda saat ini hanya fokus perbaiki 20 unit rumah yang jadi korban bencana,” ujarnya.
Berbeda dengan penanganan pada tahun 2022 lalu, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran bedah rumah untuk 1.200 unit. Sementara dari Pemda Bima lebih kurang 100 lebih unit rumah.
Chandra mengatakan, di tahun 2024 nanti pihaknya akan mengusulkan permohonan anggaran untuk bedah rumah 1.700 hingga 2.500 unit. Termasuk permintaan dana pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Paling tidak, pembangunan Rusunawa yang diusulkan nanti untuk wilayah dengan populasi penduduk terpadat. Tiga diantaranya seperti di Kecamatan Woha, Sape dan Bolo. “Nanti kami akan coba usulkan. Karena alihkan warga ke Rusunawa lebih efektif untuk menekan kawasan kumuh,” pungkasnya. (jr)
