kicknews.today – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa ITSKES Muhammadiyah Selong (AMIS) menggelar unjuk rasa di depan kampusnya, Senin (9/10). Mereka juga merusak dan menyegel ruang Rektor ITSKES Muhammadiyah setempat, karena kedatangan mereka tidak ditemui.
Kordum Amis, Haerul Azmi mengatakan, pada aksi itu mereka menyuarakan 5 tuntutan, yakni stop pelecehan seksual dan mendorong pengadaan Satuan Tugas (satgas) perlindungan perempuan di perguruan tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong.
Kemudian menuntut untuk diturunkan SPP yang mencekik mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong, stop ekonomi liberal di perguruan tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong.
“Tidak hanya itu, kami meminta Ganti Kabag kemahasiswaan yang tidak becus dalam menghadapi persoalan yang ada di kampus,” desaknya.
Kendati demikian, mereka juga meminta untuk evaluasi dosen-dosen yang tidak mampu mentransformasikan ilmu serta menyebarluaskan ilmunya ke generasi penerus bangsa. Tidak hanya itu, mereka inginkan lembaga pendidikan ITSKes Muhammadiyah Selong harus mampu memberikan akses dan fasilitas pendidikan yang berkualitas.
“Dan bukan hanya itu Pengadaan satgas perlindungan perempuan di segala sector pendidikan khususnya di perguruan tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong selong belum sama sekali hadir dalam dunia pendidikan,” ungkapnya.
Dia membeberkan pelecehan Seksual yang terjadi di perguruan tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong sudah banyak terjadi. Ia juga sudah mengantongi dua kasus, namun enggan dipubliskan.
“Pelecehan seksual ini intinya dari birokrasi yaitu salah satunya dosen di kampus,” tambahnya.
Di tempat lain, Wakil Rektor Perguruan Tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong, Baharudin mengatakan ia menilai tuntutan mahasiswa dianggap tidak jelas. Seperti terkait pelecehan seksual.
“Tuntutan pelecehan seksual ini tidak jelas kejadiannya dan siapa orangnya, seharusnya yang menjadi korban pelecehan ini yang melaporkannya,” jelasnya.
Terkait tuntutan penurunan SPP, pihaknya tidak mungkin menurunkannya sedangkan di perguruan tinggi yang lain SPPnya lebih tinggi daripada SPP ITSKes.
“Kalau mereka yang demo ini SPPnya Rp1,7 juta per semester,” imbuhnya.
Sedangkan tuntutan tentang stop ekonomi liberal di kampus, Baharudin menilai hal itu tedak jelas, karena menurut dia, secara ilmu pendidikan hal itu tidak jelas apa yang dimaksud mahasiswa aksi.
Sementara, terkait pengerusakan yang di lakukan para massa aksi pihaknya akan proses ke kepolisian, juga bahkan penyegelan itu juga dianggap bukan kewenangan mereka.
“Ya silahkan dia bersuara, tetapi jangan merusak,” tutupnya. (cit)
