kicknews.today – Hingga saat ini, masih ada uang Pemda Lombok Barat yang mengendap di Bank NTB sebesar Rp220 Miliar. Hal itu terungkap saat Anggota DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD dengan agenda penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Lombok Barat tahun anggaran 2022, Kamis (14/6).
“Sampai Maret kemarin uang daerah mengendap di Bank NTB sebesar Rp220 miliar,” jelas anggota DPRD Lombok Barat, Munawir Haris.
Menurut Haris itu tidak sejalan dengan penekanan Menteri Keuangan RI. Sehingga ia meminta kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap penggunaan keuangan.
“Menteri Keuangan menyebut, kalau uang ngendap terlalu banyak, berarti tidak ada perbaikan layanan dan upaya pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Politisi asal Kiripan itu menegaskan, saat ini sudah memasuki Bulan Juni. Artinya, uang daerah seharusnya sudah banyak yang dibelanjakan, namun di bulan ini banyak kegiatan OPD tidak jalan.
Karena itu, Haris mendesak pemerintah daerah segera mengeluarkan keuangan itu dari kas daerah. Baginya, uang yang mengendap hingga Rp200 miliar lebih hingga pertengahan tahun, merupakan jumlah yang sangat fantastis dan tidak wajar.
“Saya berharap berkegiatan di masing-masing OPD. Apa yang ditunggu,” tanya dia.
Lombok Barat berada di urutan ketiga di NTB dengan uang mengendap tertinggi, sedangkan i daerah lain, ada yang nominalnya di bawah Rp50 miliar. Di posisi tahun 2022 lalu, dana mengendap kita 11,8 persen skala nasional.
Terpisah, Sekda Lombok Barat H. Ilham menegaskan jika keuangan tersebut sebenarnya bukan mengendap, melainkan belum digunakan. Dimana transfer pusat dalam berbagai bentuknya, yang alokasinya sudah jelas di peruntukannya dan tak berani kita gunakan untuk pos lain.
“Ini hanya masalah waktu saja. Ketika posnya sesuai dan sudah waktunya digunakan, pasti akan langsung dikeluarkan dari kas. Kalau kita keluarkan atau digunakan di pos lain, malah nantinya akan jadi persoalan,” tambah Ilham.
Saat disinggung kegiatan di sejumlah OPD, Ilham mengaku, di triwulan pertama sudah jalan semua. Artinya, tidak benar jika ada yang menyebutkan banyak kegiatan di OPD tidak terlaksana.
“Silahkan dicek. Hanya saja masih ada uang itu, karena arus kas sudah dikendalikan. Tidak bisa dipakai sembarangan,” tutupnya. (ys)
