kicknews.today – Pengerjaan proyek pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) Tahap II di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) molor dari target. Proyek RTG sebanyak 2321 unit rusak berat, sedang, dan ringan, padahal awalnya ditargetkan harus tuntas paling lambat 30 April 2021.
Plt Kepala BPBD Loteng, H Ridwan Maruf mengatakan, pembangunan RTG bagi warga korban gempa tahun 2018 itu berakhir pada 30 April, itu untuk pendebitan anggaran ke Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari bank penyalur. Artinya bukan pekerjaan itu final atau selesai dikerjakan, tapi akan berlanjut sampai dengan selesai.
“Masih ada sisa waktu perpanjangan selama satu bulan untuk menyelesaikan semuanya,” ujarnya kepada wartawan di kantornya, Senin (3/5).
Dijelaskan, untuk progres pengerjaan RTG tersebut, ada yang telah mencapai 100 persen untuk rusak sedang dan ringan. Kemudian untuk rusak berat sekitar 300 unit, progresnya rata-rata 70 persen dan ada yang mencapai 90 persen atau 100 persen.
“Tinggal 30 persen yang belum selesai untuk RTG rusak berat. Kalau RTG rusak sedang telah selesai 100 persen,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlambatan pengerjaan itu karena memang terbentur dengan situasi berbagai permasalahan yang ada. Namun pihaknya memastikan, lambannya permasalahan RTG ini bukan disebabkan karena persoalan material.
“Sehingga kita diminta perpanjangan juga dan instruksi perpanjangan dari pusat, jadi RTG ini diperiksa pusat, bahkan pemeriksaan keuangan dari BPK RI,” tegasnya.
Menurut Kabag Kesra, ia mengatakan, bahwa kualitas atau spesifikasi tidak ada masalah dalam pengerjaan RTH tersebut, menggunakan kayu atau baja tidak akan jadi masalah. Selama masyarakat penerima manfaat tidak persoalkan hal tersebut.
“Teken kontrak dengan masyarakat dan itu maunya masyarakat, bukan maunya aplikator. Kecuali penerima manfaat keberatan baru jadi masalah,” tegasnya.
“Kita di Lombok Tengah, dalam hal administrasi kita ini yang terbaik,” katanya.
Sementara itu, untuk jumlah anggaran proyek tersebut yakni Rp64 miliar. Dari 2321 RTG tersebut terdiri dari 700 unit rumah rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan.
“Anggarannya Rp 64 Miliar, ada 33 unit yang tidak bisa dieksekusi karena telah dapat bantuan perbaikan dari program lainnya,” pungkasnya. (ade)
