kicknews.today – Fasilitas perkantoran di Lombok Utara diketahui sebagian tengah hancur akibat bencana gempa bumi yang melanda pada Agustus 2018 lalu. Tak hanya Kantor Utama Bupati, kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tak kalah mengenaskan kondisinya. Maka itu, pada tahun ini kantor OPD rencananya akan direnovasi. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Utara, Alfian Zubair pada Rabu (7/4).
Menurutnya, pihaknya sejatinya telah mengusulkan pembangunan beberapa kantor dinas, lantaran terkendala refocusing, maka disepakati untuk renovasi tahun ini hanya mengarah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sementara sisa direnovasi akan menyusul pada tahun anggaran berikutnya.
“Itu totalnya Rp 600 juta saat ini sedang proses lelang di ULP,” ungkapnya.
Dijelaskan, Kantor BPKAD saat ini kondisinya tengah rusak terlebih pada bagian lantai dua. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, tercatat kerusakan mengarah terhadap bagian atap, beberapa struktur yang idealnya harus diperkuat kembali, hingga pengecatan. Jika proses lelang tuntas, maka diprediksi pada pertengahan April atau bertempatan dengan ibadah puasa, renovasi kantor sudah bisa dilakukan.
“Strukturnya itu rusak ringan, nanti kita juga akan lakukan pengecatan. Estimasi pengerjaanya sekitar tiga bulan. Kami harap lelang segera didapati pemenangnya,” jelasnya.
Dalam pelaksanaanya nanti, akan dikoordinasikan apakah aktivitas daripada pengelolaan keuangan di BPKAD akan dipindahkan sementara waktu ataupun tidak. Itupun tergantung dari pihak ketiga selaku pembangun, manakala tidak dianggap menganggu, maka pembangunan dan aktivitas perkantoran di sana dibiarkan sejalan. Selain itu, khusus pembangunan Kantor Bupati dan DPR sendiri, disebut Alfian, masih akan menunggu anggaran yang rencananya akan dipinjamkan dari Pemerintah Pusat.
“Tergantung, karena itu sifatnya teknis jadi kondisional. Kalau terganggu ya kami harap bisa pindah sementara,” katanya.
“Kalau Kantor Bupati dan DPR seharusnya tahun kemarin. Tapi karena kondisi keuangan kita maka rencana itu batal, infonya kita sedang jemput anggaran di pusat,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Adi Wibawa berharap, rehabilitasi kantornya bisa segera dilaksanakan. Pasalnya, sejak hancur akibat bencana, pihaknya sudah dua kali mengusulkan anggaran perbaikan, namun terkendala pemangkasan akibat keuangan daerah yang belum stabil. Disebutnya, tidak ada perubahan signifikan daripada rehabilitasi tersebut, hanya nanti akan ada semacam tangga darurat, guna mengantisipasi kejadian bencana sewaktu-waktu.
“Dulu sudah dilakukan assesment dan dinyatakan rusak sedang yang harus direhab. Kami pada 2020 kemarin, sudah ada anggarannya, tetapi kena refocusing makanya tidak jadi dilaksanakan, kita harap tahun ini,” pungkasnya. (iko)
