kicknews.today – Beberapa Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) datangi Kantor KPU Lombok Barat. Mereka menyangka rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilu 2024 diduga banyak kecurangan.
Berdasarkan itu, mereka menyuarakan keluhan dari para calon PPS yang ikut tes seleksi beberapa waktu lalu. Peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada CAT, justeru banyak yang tidak lulus.
Junaidi selaku Ketua Korlap Dan Sekretaris LSM KOBAR Lombok Barat mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan bukti terkait data persoalan rekrutmen PPS yang dianggapnya curang.
“Kami menduga kuat banyak PPS yang dipilih ini merupakan titipan. Dari beberapa temuan di lapangan bahwa, peserta yang lulus tes CAT itu dengan nilai tertinggi, namun justeru tidak lolos pada saat tes wawancara,” tegas Junaidi di kantor KPU Lombok Barat, Rabu (25/1).
Sementara lanjut dia, dalam tes wawancara itu seperti yang diakui oleh komisioner KPU bahwa tidak ada barometer mengenai penentuan nilai tersebut. Pada proses inilah yang patut diduganya menjadi celah oleh oknum untuk melakukan indikasi kecurangan.
“Jika melihat dari hasil pada setiap tahapan seleksinya, kuat dugaan kalau proses seleksi Anggota PPS di KPU Lombok Barat ini ada permainan oleh oknum tertentu, lihat saja tes wawancaranya, kata peserta yang lulus itu gampang dan jawabnya dengan lancar tapi kok tidak lulus,” ungkapnya.
Mereka meminta agar KPU Lombok Barat lebih terbuka terkait perekrutan PPS tersebut dan juga meminta ketua KPU agar memundurkan diri jika terbukti melakukan kecurangan.
“Kalau dugaan kami ini terbukti, maka harus segera di proses dan tindak lanjuti oleh pihak terkait, kita akan bawa buktinya besok. Jangan sampai dugaan praktik tidak baik ini menjadi kebiasaan di lembaga yang seharusnya netral dan independent ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan aktivis Lombok Barat lainya, seperti Fathurrahman, Ia datang atas hati nurani masyarakat meminta agar KPU mengulang tahapan seleksi PPS, karena diakuinya sangat bertindak keadilan.
“Kami akan datang lagi besok dengan membawa bukti kami, masa kebanyakan yang diangkat menjadi peserta PPS itu dari kebanyakan yang sudah bekerja di instansi pemerintahan. Yang sudah jadi kepala dusun saja ada yang diangkat menjadi PPS, terus apakah mereka bisa IT, sedangkan yang sudah berpengalaman kok gak diangkat,” tegasnya.
Ia juga meminta meminta hasil Rekrutmen penilaian nilai CAT dan hasil wawancara itu di publish secara terbuka di media sosial agar tidak terjadi kecurigaan yang mendalam.
“Kalaupun itu hasil benar adanya tanpa ada campur tangan pihak yang tak bertanggung jawab, sebisa mungkin itu di upload di media sosial” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Lombok Barat, Bambang Karyono menjelaskan, nilai CAT itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penentuan hasil seleksi, disana ditegaskan sebagai syarat masuk wawancara.
“Pada saat wawancara juga kami sudah jelaskan, ada tiga yang kami wawancarai di situ seperti teknis penyelenggaraan, integritas ia terkait bagaimana bisa mendaftar menjadi PPS, dan rekam jejak,” jelas dia.
Ia mengaku bahan pertimbangannya di dalam rapat pleno menetapkan hasil seleksi, mereka yakin seluruh peroses yang dilaksanakan berdasarkan BKPI dan juknisnya.
“Tentu kami tidak berani melakukan rekrutmen apabila itu tidak sesuai dengan ketentuan. Kalaupun itu diulang pasti kami akan disalahkan oleh pusat, kalau temen-temen mendapati kami melakukan kekeliruan silahkan laporkan kami,” tegasnya. (ys)
