Pupuk subsidi kerap langka, Pemda Lombok Barat akui tidak bisa berbuat banyak

kicknews.today – Ketersediaan pupuk subsidi di Lombok Barat masih dikeluhkan para petani. Terkadang mereka harus membeli pupuk dengan harga mahal untuk kebutuhan tanaman. 

Petani asal Lingsar, Haeriah 50 tahun  mengaku, selama ini selalu kesulitan mendapatkan pupuk karena jatah untuk pupuk subsidi dibatasi. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk terpaksa membeli pupuk dengan harga mahal. 

“Mau tidak mau kami harus beli, karena ini kebutuhan tanaman. Pada musim tanam kedua ini, saya berharap pemerintah bisa menyediakan pupuk subsidi lebih banyak,” harapnya. 

Sementara Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat Lalu Winengan mengaku tidak ada tambahan jatah pupuk subsidi tahun ini. Jumlah pupuk yang akan dikirim sudah sesuai dengan kuota yang diajukan. 

Kouta pupuk subsidi untuk Lombok Barat di tahun 2023 sekitar 11 ribu ton. Rinciannya, 6.281 ton untuk pupuk urea, dan NPK 5.284 ton. 

“Kalau dihitung dengan kebutuhan petani, masih jauh berkurang, tapi mau bagaimana cuma itu yang disediakan pemerintah untuk kita para petani,” kata Winengan.

Masalah kuota pupuk ini sudah ditentukan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya mengusulkan kebutuhan. Karena itu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani.

“Kita tetap menyampaikan keluhan petani ke pusat, karena saya harus berpihak juga ke petani,” katanya.

Winengan menjelaskan, saat ini pemerintah pusat tengah mendorong peningkatan produksi pertanian, namun itu belum didukung dengan bantuan yang memadai. Winengan mencontohkan dengan program tiga sampai empat kali tanaman padi dalam setahun.

Program yang dikenal dengan sebutan IP 300 dan IP 400 ini dicanangkan di dua kecamatan di Lombok Barat. Masing-masing di Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar, untuk peningkatan hasil pertanian.

“Tapi negara tidak sanggup memberikan supporting kepada petani. Dalam IP 300 ini misalnya, petani diberikan bibit sekali saja, terus untuk tanam berikutnya dapat dari mana. Makanya, saya kira program ini belum didukung kebijakan yang menguntungkan,” kata Winengan. (ys)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI