kicknews.today – Sebanyak 80 orang sopir yang tergabung dalam Komunitas Dump Truk Lombok menggelar aksi demonstrasi, Rabu (15/2). Mereka menolak kenaikan retribusi yang dianggap memberatkan dari, apalagi harga jual material ke masyarakat tidak menentu.
Tidak hanya itu, para sopir juga memprotes soal kejelasan uang retribusi tersebut. Pasalnya, selama ini tidak diberikan bukti penarikan oleh petugas dan terkesan seperti pungutan liar (Pungli).
Ketua Umum Pengemudi Dump Truk, H Zulfikri mengatakan, distribusi material sebelumnya sebesar Rp15 ribu per dump truk, sementara yang baru yakni Rp25 ribu.
Para sopir tentunya akan menyambut baik jika tidak ada kenaikan retribusi tersebut. Mengingat pendapatan para sopir saat ini tidak menentu.
“Minat beli masyarakat juga menurun belakangan ini. Kami harap bupati tidak menaikan retribusi itu,” harapnya.
Sementara juru bicara pengemudi, H Wir mengaku, pelayanan petugas retribusi selama ini kesannya tidak ramah. Bahkan kerap arogan, sehingga sering terjadi adu mulut dengan sopir.
“Bukan cuma kenaikan retribusi, persoalan ini juga harus disikapi,” tegasnya.
Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nikolas Oesman menyarankan jika menggelar aksi sebaiknya adakan pemberitahuan pada pihak kepolisian. Karena hal itu mengganggu kepentingan umum di jalan raya.
Sebelum aksi ke Pemda, para sopir berkumpul di Pos Penjagaan Penarikan Retribusi Material di Desa Jenggik Kecamatan Terara untuk gelar aksi. Saat itu pihak Dishub mengambil inisiatif untuk mengajak para pengemudi untuk berdialog.
Dalam dialog tersebut, pihak Dishub menyebutkan, pembayaran retribusi material masih dengan sistim lama yakni Rp15 ribu per dump truk. Sementara kenaikan jadi Rp25 ribu itu belum ditetapkan, sembari menunggu keputusan dari Bupati Lombok Timur.
Sementara, Kapolsek Terara Akp Lalu Jaharudin mengingatkan, jika ingin demonstrasi agar membuat surat pemberitahuan. Karena kata dia, demo tidak dilarang asal ada pemberitahuan. (cit)
