kicknews.today – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Kasta NTB menyayangkan rencana dirumahkannya sekitar 54 orang guru honorer non database namun berstatus bersertifikasi oleh Pemkab Lombok Tengah.
Ketua Kasta NTB DPD Lombok Tengah, Lalu Suandi menyebut kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan Sesjen Kemendikdasmen nomor I tahun 2025 sebagai juknis tunjangan sertifikasi guru honorer yang menyebutkan ada beberapa sebab tunjangan sertifikasi guru honorer dapat dihentikan.
“Guru dengan kualifikasi bersertifikasi sudah masuk ke dalam kelompok yang sudah profesional setelah melalui berbagai tahapan sehingga mereka diberikan penghargaan oleh negara berupa tunjangan sertifikasi melalui APBN non fisik, maka keberadaan mereka tidak membebani fiskal daerah karena pembayaran tunjangan mereka langsung dari kementrian ke rekening para guru,” katanya pada Minggu (4/1/2026).
Sementara analisis beban kerja sebagai alasan pemecatan guru honorer bersertifikasi juga terkesan dipaksakan karena faktanya banyak sekolah kekurangan guru apalagi ada ratusan guru yang memasuki usia pensiun pada akhir tahun 2025.
“Oleh karena itu kami meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk mengkaji kembali kebijakan pemecatan terhadap 54 orang guru honorer bersertifikasi non data base tersebut karena tidak punya dasar legalitas aturan yang jelas dan cenderung subyektif,” tegasnya.
Kendati demikian, jika keberadaan P3K dan P3K paruh waktu menjadi alasan pemecatan juga secara spesifik di dalam aturan mengenai manajemen P3K tidak disebutkan keharusan memecat guru honorer apalagi yang sudah mengantongi sertifikat pendidik.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Idham Halid M.pd saat dikonfirmasi mengalihkan pertanyaan tersebut dan meminta dijawab oleh Sekretaris Dinas Dikbud. Namun, Sekdis Dikbud tak menggubris pertanyaan tersebut hingga kini. (cit)
