kicknews.today – Setidaknya 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kuota Provinsi NTB tiba-tiba masuk penempatan di Lombok Barat. Imbasnya, kuota Lombok Barat mengalami pergeseran dan berujung pembatalan.
Hal itu disampaikan Kasubag Umum Kepegawaian Dikbud Lombok Barat, Zul Adnan. Dia mengaku, munculnya 2 PPPK dari Provinsi NTB membuat keresahan bagi penerima penempatan yang sudah ada berdasarkan data awal Dinas Dikbud. Imbasnya, mereka yang mengalami pergeseran tersebut kini dibatalkan sebagai penempatan PPPK untuk daerah Lombok Barat.
“Ada 6 orang yang tiba-tiba dibatalkan, padahal mereka sudah masuk penempatan sekolah induknya,” jelas Zul, Senin (13/3).
Zul menjelaskan, sebanyak 172 PPPK di Lombok Barat sudah menyandang status P1 dan mendapatkan penempatan awalnya. Namun, belakangan ada penambahan 6 dari data terbaru Kementerian Dikbud sehingga berjumlah 178.
Setelah ada penambahan, muncul lagi pembatalan 6 orang yang berbeda. Bahkan 3 dari 6 orang tersebut sudah memiliki hak di sekolah penempatannya.
“Ini yang menjadi persoalan di daerah sekarang sampai 3 orang tersebut mempertanyakan ke BKD Lombok Barat, padahal 3 orang ini diprioritaskan di sekolah mereka. Belum lagi masalah kuota provinsi yang tiba-tiba masuk. Kok bisa begitu,” katan Zul heran.
Menurutnya, kuota provinsi yang masuk ke Lombok Barat yang menggeser sebagian yang dibatalkan. Untuk peluang mereka bisa lulus PPPK, Zul mengaku tidak tahu pasti, karena surat usulan ke Kemendikbud belum disampaikan.
“Kita sudah bersurat ke pak bupati melalui BKD, mudah-mudahan dengan dikirimnya surat itu ke Kementerian bisa merubah kebijakan,” jelasnya.
Sementara untuk usulan penambahan kuota, Zul mengaku kebijakan tersebut dipegang oleh Pemda Lombok Barat. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Lombok Barat kemungkinan tidak akan bisa.
“Itu ranahnya di Pemda sendiri, tapi kalau formasinya masih ada yang kosong,” tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pengadaan Mutasi dan Data Informasi Badan Kepegawaian BKDPSDM Lombok Barat, Lalu Muhammad Fauzi akan mengonfirmasi kementerian Dikbud mengenai pembatalan 6 orang dan kuota provinsi yang masuk ke Lombok Barat. Pihaknya akan segera bersurat ke pusat untuk menjawab persoalan itu.
“Nah dari data awal kita ini kan 172 yang P1, kemudian di akhir bulan November 2022 ada data tambahan 6 orang dan mereka bisa mengakses aplikasi di sscasn.bkn.go.id itu. Kemudian belakangan tiba-tiba ada 6 orang dibatalkan lagi. Kita tak tau informasinya bagaimana, yang jelas dibatalkannya ini pada awal Maret tahun ini. Sedangkan kami di daerah tidak memiliki akses apapun untuk bisa mengaksesnya, itu murni kewenangan kementerian,” jelasnya.
Kebijakan ini menurutnya, terlalu semena-mena dalam memberikan informasi sehingga membuat ketimpangan di daerah. “Itu juga yang akan kita tuangkan di surat itu nanti, nggak ada hujan nggak ada petir kok tiba-tiba, tanpa ada koordinasi. Jadi, kami belum bisa berargumentasi mengenai pembatalan dan kuota provinsi segala macamnya itu,” tegasnya. (ys)
