kicknews.today – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB meningkatkan penanganan kasus dugaan penipuan pemberangkatan jemaah umrah ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, sebanyak 58 orang tercatat menjadi korban setelah gagal diberangkatkan ke Tanah Suci.
Dirkrimum Polda NTB Kombes Pol. Arisandi mengungkapkan, penyidik saat ini masih melengkapi alat bukti dan keterangan sejumlah pihak untuk mengonstruksikan perkara tersebut. Salah satunya dengan meminta keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah terkait ketentuan serta legalitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Dari hasil penelusuran sementara, dua badan usaha yang terlibat dalam persoalan tersebut diketahui tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Jadi, dari data yang kami peroleh saat ini, dua-duanya tidak memiliki izin. Hanya sebatas agen travel biasa,” ungkap Arisandi, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib memiliki izin PPIU. Perusahaan yang ingin merekrut jemaah di daerah tertentu juga harus memiliki cabang resmi. Perekrutan tidak boleh dilakukan melalui badan usaha lain yang tidak memiliki izin penyelenggaraan umrah.
Menurutnya, penyidik juga tengah mendalami aktivitas pemasaran yang dilakukan kedua badan usaha tersebut. Hal ini untuk memastikan apakah sejak awal mereka secara terang-terangan menawarkan paket pemberangkatan umrah, meskipun tidak memiliki legalitas sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
“Kami masih melengkapi pemberkasan, keterangan-keterangan dan bukti-buktinya, termasuk menguatkan bahwa agen ini memang secara marketing menawarkan pemberangkatan umrah, bukan sekadar perjalanan wisata,” jelasnya.
Berdasarkan kronologi yang diterima penyidik, para jemaah sebenarnya sudah diberangkatkan hingga ke Jakarta. Namun, perjalanan mereka tidak berlanjut ke Jeddah, Arab Saudi. Para jemaah justru kembali tanpa menunaikan ibadah umrah sebagaimana yang dijanjikan.
Arisandi menyebutkan, hingga saat ini jumlah korban yang terdata masih sebanyak 58 orang. Namun, belum seluruh korban menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak kepolisian.
Untuk mempercepat penanganan perkara, Polda NTB akan melakukan upaya jemput bola dengan memeriksa para korban. Penyidik juga berencana mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk kartu identitas, koper, serta benda lain yang memuat identitas travel terkait.
Proses pemeriksaan tersebut dilakukan bersama Polres Dompu. Keterangan dan hasil pemeriksaan yang dihimpun jajaran Polres Dompu nantinya akan digabungkan dengan hasil penyidikan Polda NTB.
Arisandi menegaskan, persoalan saling lapor di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan travel tidak akan menghentikan proses hukum. Penyidik tetap fokus mengungkap duduk perkara secara menyeluruh, terutama untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya keberangkatan puluhan jemaah tersebut.
“Yang ingin kami dudukkan betul-betul adalah siapa sebenarnya yang menjadi korban, yaitu para jemaah yang gagal berangkat umrah. Apa yang menjadi persoalannya, akan kami lihat dari berbagai aspek, termasuk legalitas badan usaha tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan pengembalian uang jemaah, Arisandi mengaku belum menerima informasi apakah sudah ada korban yang memperoleh pengembalian dana.
“Penyidik saat ini masih berfokus melengkapi alat bukti dan memeriksa para korban untuk memperjelas konstruksi perkara serta menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab,” tutupnya. (gii/*)
