kicknews.today – Pekerja Migran Indonesia (PMI), Yuli Handayani berasal dari Dasan Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada Agustus lalu, beredar kabar dirinya diduga alami penyiksaan dari majikan di Arab Saudi.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan memberikan warning kepada pemerintah terkait dengan mengambil langkah cepat dan serius, yakni memulangkan warga Lombok Timur ini. Sebab sejauh ini belum ada tanda-tanda akan dipulangkan.”Yuli harus cepat dipulangkan,” tegas Murnan saat hearing di Kantor DPRD Lombok Timur, Rabu, (11/11/).
Murnan mengakui, telah menerima laporan. Ia sendiri sudah mengetahui adanya informasi ini. Untuk diminta supaya menjadi atensi serius. Sebab kejadian ini bukan hanya terjadi pertama kali. Untuk itu perlu adanya pencegahan.”Ini bukan terjadi pertama kali, terus berulang,” keluhnya.
Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) lebih diperketat lagi. Sisi lain, dalam perekrutan oleh para tekong harus mentaati aturan dan mekanisme yang legal.”Saya liat pemerintah dalam hal ini lengah,” katanya.
Kepala Bidang PPTK Disnakertrans Lotim Moh. Hirsan mengaku semenjak beredarnya kabar Yuli diduga alami penyiksaan. Informasi tersebut diperoleh melalui Sosmed, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
Saat ini Yuli sedang berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi. Hirsan memaparkan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan semua pihak terkait dengan pemulangan Yuli, ia sudah meminta kejelasan kepada pihak sponsor (tekong) yang memberangkatkan PMI Yuli yaitu inisial IA dan HH.
Dari hasil mediasi yang dilakukannya bersama dengan kedua sponsor PMI Yuli itu, dapat disimpulkan jika keduanya sanggup membayar proses pemulangan dari PMI Yuli.”Kondisi Yuli sudah membaik,” terangnya.
Sementara itu Kabid PPTK Disnakertrans Lotim, mengaku mengeluhkan pihak keluarga yang tidak melaporkan aduan ini kepada pemerintah. Sebab pemerintah memiliki SOP yang jelas dalam menangani suatu aduan. Pihak keluarga juga diduga tidak percaya kepada pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami punya rekamannya gimana dia bersuara tidak percaya pemerintah,” keluhnya. Ia melanjutkan, untuk pemulangan dirasa tidak mungkin. Sebab tidak ada anggaran di dinas. Namun tetap mengharapkan adanya bantuan dari KJRI yang menjadi perwakilan.
“Dari sponsor siap memulangkan dan memberikan pengobatan ketika pulang,” katanya. Tempat yang sama Camat Suralaga, Agus mengatakan, usai mengetahui adanya informasi salah satu warganya diduga alami penyiksaan. Pihaknya mengambil langkah serius berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan untuk melayangkan surat ke pemerintah terkait.
Selanjutnya, melalui Forum Komunikasi Kecamatan (Forkomincam) untuk memberikan edukasi kepada warganya yang ingin bekerja diluar negeri untuk berangkat melalui jalur-jalur yang legal. “Kalau mau bekerja diluar negeri gunakan jalur legal dan ikuti aturan yang berlaku,” tutupnya. (Oni)
