kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berupaya membenahi tata kelola pemerintahan dengan memperkuat kapasitas aparatur dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang ditempuh yakni menggali pengalaman dan praktik penyelenggaraan pemerintahan dari daerah lain, seperti Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri ke Kabupaten Sleman, Rabu (28/10/2026). Dalam kunjungan itu, Kusmalahadi didampingi Kepala Inspektorat KLU Heriyanto, Asisten I Setda KLU Rusdi, serta seluruh camat se-Kabupaten Lombok Utara.
Rombongan diterima langsung Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, SE., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman.
Kusmalahadi mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Lombok Utara untuk mempelajari berbagai praktik tata kelola pemerintahan, terutama dalam mengoptimalkan peran aparatur kewilayahan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana serta tepat sasaran.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda sehingga membutuhkan pola pengelolaan pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi wilayah.
“Kita ingin membuat pemerintahan ini bisa adaptif dengan kondisi wilayah. Tata kelola yang kita maksud adalah bagaimana memaksimalkan kinerja sekaligus meneguhkan komitmen, sehingga pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran dan tidak melalui proses yang berbelit-belit,” ujarnya.
Dia mengakui, sebagai kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kini memasuki usia ke-18 tahun, Lombok Utara masih membutuhkan berbagai penguatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Saat ini, KLU memiliki lima kecamatan dan 43 desa. Pemerintah daerah juga tengah melakukan penataan wilayah, termasuk melalui pelantikan 26 penjabat kepala desa persiapan pada 2026.
Selain itu, terdapat rencana pengembangan wilayah melalui pemekaran Kecamatan Bayan menjadi dua kecamatan serta pembentukan kecamatan khusus untuk kawasan tiga gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Penataan tersebut diharapkan mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efektivitas administrasi kewilayahan, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah.
“Karena itu, kami ingin menggali pengalaman dari Kabupaten Sleman, bagaimana pemerintah daerah bersama para camat dapat memaksimalkan kinerja dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Kusmalahadi mengungkapkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di Lombok Utara. Angka kemiskinan daerah tersebut masih berada di kisaran 19 persen sehingga membutuhkan kerja bersama dan penguatan program penanganan yang lebih efektif.
Meski demikian, Lombok Utara memiliki potensi sosial, budaya, dan pariwisata yang dapat menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan daerah. Kehidupan masyarakat yang toleran serta keberadaan warisan budaya seperti Masjid Kuno Bayan menjadi kekuatan yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.
Sementara, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyambut baik kunjungan rombongan Pemkab Lombok Utara. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar pengalaman sekaligus memperkuat hubungan antarpemerintah daerah.
Danang menjelaskan, Kabupaten Sleman memiliki karakteristik wilayah yang cukup dinamis, salah satunya dipengaruhi keberadaan sejumlah perguruan tinggi yang menarik kedatangan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai daerah.
Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan maupun keterbatasan masing-masing sehingga pengembangan tata kelola pemerintahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.
“Saya kira semua wilayah sama. Pasti ada keunggulannya dan ada kelemahannya,” ujarnya.
Danang juga membuka ruang bagi rombongan Pemkab Lombok Utara untuk berdiskusi lebih lanjut dengan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sleman, terutama terkait pengalaman dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola pembangunan daerah. (*)
