kicknews.today – Peringatan Hari Anak Sedunia, diperingati sederhana oleh Forum Anak bersama Pemerintah Daerah Lombok Timur (Lotim). Beberapa point evaluasi, disuarakan Forum Anak yang juga diakui oleh pemda untuk diatensi. Khususnya, persoalan tingginya pernikahan anak.
“Salah satu hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bermain dan mengembangkan kreativitas, ” kata Sekda Lotim, HM Juaini Taofik, Senin (9/8).
Peringatan hari anak kali ini mengusung tema ‘Masa Depan Anak Generasi Pelopor Harapan Bangsa’.
Juaini mengingatkan, tingginya kasus pernikahan usia anak dipengaruhi beragam alasan. Mulai dari faktor kemiskinan, akses pendidikan, kurangnya kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi.
Jika dihitung, jumlah kasus pernikahan usia anak masih terus bertambah. Disisi lain, hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan perlindungan.
“Terlebih pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Anak-anak juga menjadi korban,” sambungnya.
Keberadaan Forum Anak dinilainya sebagai upaya, untuk memperjuangkan hak-hak anak. Karena itu Forum Anak dapat aktif dan mempublikasikan hal-hal positif melalui media sosial.
“Diharapkan virus kebaikan bisa tersebar luas. Upaya ini selaras pula dengan akrabnya generasi Z dan Alpha dengan teknologi komunikasi dan informasi yang disertai kepemilikan gawai,” harapnya.
Sementara itu, kepala Dinas DP3AKB, H. Ahmad menanggapi salah satu Suara Anak yang dibacakan pada kesempatan tersebut, yaitu terkait pernikahan usia anak.
Ia menyampaikan, sesungguhnya Pemda telah mengesahkan Peraturan Daerah terkait pencegahan perkawinan usia anak. Ia juga melihat, pentingnya mengedukasi dan melibatkan orang tua dalam mendidik anak. Terutama untuk usia remaja.
“Anak-anak dalam pengayoman orang-orang dewasa, yang harus memperhatikan kondisi mental mereka,” pungkasnya.
Dalam peringatan hari anak ini, Forum Anak menyampaikan suara anak Lombok Timur. Beberapa isu sentral pada anak disebutkan.
Seperti, anak Lotim ingin pemerintah yang berwenang dapat melakukan pemerataan fasilitas sekolah di Kabupaten Lombok Timur.
Kemudian, ingin pemerintah yang berwenang menyediakan fasilitas ramah anak serta pembangunan fasilitas untuk penyandang disabilitas di tempat-tempat umum.
Ingin pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum, yang membenarkan dan mendukung pernikahan usia anak.
Forum anak juga ingin, pemerintah yang terlibat dan berwenang terkait dengan hak sipil dan kependudukan, lebih bekerjasama dengan orang tua dalam proses pembuatan dan pentingnya pembuatan akta kelahiran untuk anak-anak
Dan yang terakhir, mereka menyuarakan keinginannya agar pemerintah memfasilitasi anak-anak Lombok Timur terkait pengembangan minat bakat dalam bidang seni dan budaya. (*Oni)
