Oleh: Fyanita Qudratul Aini
Menjelang pemilihan presiden 2024, banyaknya berseliweran isu-isu terkait dengan dunia politik. Mulai dari isu tentang Gibran yang tiba-tiba menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo, kritikan oleh Megawati terhadap Jokowi, dan hubungan Jokowi dengan PDIP.
Persoalan isu-isu tersebut semakin marak diperbincangkan masyarakat terutama melalui media sosial sebagai wadah untuk menuangkan pendapat-pendapat masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2024. Isu-isu tersebut sangat menarik perhatian masyarakat, yang mana masyarakat dapat menilai dan menyimak bagaimana alur politik saat menjelang pemilihan presiden 2024.
Pengangkatan Gibran Sebagai Cawapres 2024
Hal yang paling banyak diperbincangkan oleh masyarakat saat ini yaitu isu tentang naiknya Gibran Rakabumi Raka yaitu anak dari presiden Joko Widodo yang tiba-tiba diusungkan oleh Kolasi Indonesia Maju (KIM) sebagai Cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Pada pengumuman tersebut keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) mengubah persyaratan untuk menjadi calon Wakil Presiden yang sudah ditetapkan. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang tidak setuju akan keputusan tersebut, dikarenakan Gibran terbilang belum memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Presiden.
Sebagaimana diketahui, MK telah menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil pasal 169 huruf q UU Nomor Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal calon Presiden dan Cawapres di ruang sidang pleno Gedung MK. Pasal yang digugat mengatur soal batas usia minimal Capres dan Cawapres, yakni 40 tahun dan tidak mengatur batas usia maksimal Capres dan Cawapres. Namun MK menerima pemohonan yang ingin mengubah batas usia capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Dengan persetujuan dan perubahan syarat tersebut banyak pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadinya politik dinasti, yang mana keluarga Jokowi akan tetap memberikan peluang untuk anak-anaknya terjun dalam kekuasaan politik. Sehngga masyarakat beranggapan bahwa Jokowi mempunyai rencana untuk tetap berkuasa melalui anaknya Gibran sebagai Cawapres.
Akan tetapi jika dilihat dengan keputusan MK tersebut, tidak menutup kemungkinan Gibran yang sudah memiliki pengalaman yang lebih matang dengan kepemimpinannya dapat menjadi Cawapres. Hal ini diperkuat dengan kesejahtraan masyarakat Kota Solo bisa ada pada angka 98% indek kepuasan masyarakat saat kepemimpinan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Jadi hal tesebut bisa menjadi pertimbangan untuk Gibran dapat mencalonkan diri sebagai Cawapres.
Kritikan Megawati Terhadap Jokowi
Dalam acara peringatan HUT ke-50 PDIP di JI. Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Megawati mulanya menyinggung soal program stunting yang diinisiasi PDIP. Setelah menyinggung tentang program stunting, Megawati lalu menyinggung soal Jokowi dan dukungan PDIP. Megawati mengatakan PDIP mengawal Jokowi secara legal formal. Di dalam kritikannya terhadap jokowi, Megawati mengatakan bahwa Jokowi “kasihan” jika tidak ada PDIP perjuangan. Pernyataan Megawati tersebut banyak menjadi perbincangan masyarakat. Dengan pernyataan tersebut Megawati seakan-akan merendahkan kinerja Jokowi sebagai Presiden dan bernggapan bahwa Jokowi ada sampai titik puncak dikarenakan PDIP.
Namun sebagian masyarakat menilai bahwa terpilihnya Jokowi dikarenakan rakyat yang memilih. “Kami memilih Jokowi karena kemauan diri sendiri, bukan karena PDIP”, demikian ungkapan rakyat. Hal tersebut lalu disanggah oleh PDIP lewat Sekjen Hasto Kristtiyanto bahwa pernyataan tersebut bermaksud PDIP selalu mendukug dan berada di belakang Presiden Jokowi.
Hubungan Jokowi Dengan PDIP
Tentang hubungan Jokowi dengan PDIP banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Bermula dari pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Dengan pengajuan tersebt Gibran melepas statusnya sebagai kader PDIP, hal tersebut secara simbolis menyatakan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi keluarga Jokowi dengan PDIP.
Pernyataan sebaliknya menyatakan, tidak mungkin keluarga Jokowi dengan secara eksplisit memutus hubungan dengan PDIP. Namun adanya pertentangan persepsi negatif yang dapat menimbulkan pemecatan Jokowi maupun keluarga. Dengan pernyataan tersebut masyarakat beranggapan bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin mengeluarkan Jokowi dikarenakan Jokowi sangat dekat dengan rakyat dan sangat berpengaruh dalam pemilihan nantinya.
Dari persoalan isu-isu terkait di atas, bahwa publik sadar Jokowi kini sudah berada dalam posisi yang sangat kuat dalam dunia politik dan tidak menutup kemungkinan dapat menciptakan partai sendiri, itu dapat dilihat dari segi potesinnya saat ini.
Dengan adanya isu-isu tersebut masyarakat Indonesia selalu bermuka terbalik dalam politik dikarenakan tidak adanya kejelasan ideologis dalam partai-partai di Indonesia. Sehingga ada banyak kemungkinan terjadinya isu dan konflik dalam partai ataupun individu yang semula bertentangan akan berjabat tangan.
Peneliti politik BRIN, Firman Noor, mengtakan “Meskipun politik itu art of possibilities (penuh kemungkinan), tapi Indonesia tetap ekstrim dramanya karena partai-partai ini tidak didasarkan pada keberpihak ideologi yang kuat, tapi lebih pada mencari kemenangan dengan cara apapun”.
Dengan menilik dinamika isu yang terjadi ini, semoga masyarakat bisa dan dapat memilih juga menilai siapa pemimpin yang akan memerintah Indonesia pada 2024.
