kicknews.today – Berdasarkan keterangan yang didapat dari halaman resmi motogp.com, bahwa seri MotoGP Indonesia Mandalika cuma masuk dalam daftar cadangan. Selain itu masuk dalam ‘subject to homologation’ artinya Sirkuit Mandalika yang dijadwalkan selesai pertengahan 2021 masih harus mendapat pengesahan dari pihak Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) sebelum bisa digunakan.
Di saat MotoGP Indonesia masuk dalam daftar cadangan, hal ini semakin menunjukkan ketidakpastian waktu terkait kapan berlangsungnya event sport dunia ini. Mengenai hal ini, pegiat pariwisata nasional Taufan Rahmadi berharap agar Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait hal ini.
“ITDC penting untuk menjelaskan Plan B terkait hal ini,” kata Taufan di Mataram, Minggu (8/11)
Menurutnya, hal yang kemudian menjadi perhatian adalah tentang kejelasan terkait berapa nilai devisa atau keuntungan yang diperoleh ITDC sebagai BUMN ataupun Indonesia sebagai tuan rumah yang gagal diraih jika MotoGP Indonesia tidak jadi masuk dalam kalender 2021, padahal di lain sisi pemerintah telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk pembangunan infrastruktur dan lain – lain.
“Hal yang tidak bisa juga dikesampingkan adalah terkait mengatasi permasalahan – permasalahan di lapangan seperti masalah sengketa lahan, pembangunan hotel yang masih tersendat-sendat dan belum nampaknya strategi jitu ataupun solusi di dalam mengatasi permasalahan kekurangan kamar bagi para wisatawan disaat MotoGP berlangsung,” jelasnya.
Dikatakan dia, dengan memperhatikan hal-hal diatas maka sudah saatnya lembaga tinggi negara seperti DPR untuk bergerak cepat meminta pemerintah dalam hal ini ITDC untuk mengatasi persoalan seri MotoGP Indonesia Mandalika.
Di lain sisi, agar semakin jelasnya fakta terkait MotoGP, Taufan mengusulkan ada 4 hal yang bisa dilakukan. pertama , tentang potensi kerugian negara yang bakal terjadi jika MotoGP ini ditunda pelaksanaannya. kedua , pentingnya memeriksa kontrak kerjasama yang dilakukan antara pihak Dorna dengan pihak ITDC. Ketiga mencari fakta sesungguhnya terkait permasalahan sengketa lahan yang tiada kunjung usai. Serta yang keempat adalah melakukan investigasi terkait permasalahan para investor ITDC yang hingga kini masih macet pembangunannya.
“4 hal itu sebaiknya segera dilakukan agar jelas segala permasalahan terkait Mandalika,” tutupnya. (red.)
