kicknews.today – Lalu Muhammad Iqbal, pejabat esselon 1 di Kementerian Luar Negeri RI. Lebih enam bulan ini terus menjalankan ikhtiarnya untuk meraih posisi tertinggi di Provinsi NTB. Kali ini, didepan puluhan wartawan dengan didampingi Istri tercinta Sinta Agathia S. dan belasan perwakilan organisasi relawan pendukungnya. Iqbal kembali menyuarakan kebulatan tekadnya untuk berjuang mendaptkan posisi sebagai Gubernur NTB.
Meski telah merantau sejak umur 14 tahun, pria berpenampilan parlente itu mengaku sudah punya jurus ampuh untuk mengangkat dan memajukan provinsi yang berpenduduk lebih dari 5 juta jiwa ini. Rumus yang diakuinya sudah mulai Ia persiapkan sejak 10 tahun lalu, dan dituliskanya dalam sebuah buku yang berisi keresahannya tentang NTB.
“Akar saya tidak pernah terlepas dari NTB. Setiap kunjungan ke luar negeri saya selalu teringat kampung halaman. Saat melihat hal yang baik di luar, saya selalu berpikir seharusnya ini bisa dilakukan di NTB,” ungkap mantan Duta Besar RI untuk Turki ini dihadapan puluhan jurnalis di Mataram, Minggu malam (31/3).
Iqbal membeberkan satu-persatu langkah yang akan dilakukannya untuk memajukan NTB. Mulai dari sektor pariwisata yang pernah menjadi salah satu sumber energi untuk banyak warganya. Menurut Iqbal, pariwisata NTB harus kembali dikanalisasi agar punya bentuknya sendiri. Yaitu fokus pada kualitas kunjungan wisatawan. Tidak sama dengan daerah tetangga yang sepertinya hanya mengandalkan kuantitas kedatangan wisatawan saja.
“Program pariwisata halal yang dulu digagas TGB (Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi Gubernur NTB 2008-2018) itu sebenarnya sangat cocok dengan NTB. Hanya perlu diredevinisi ulang dengan versi yang lebih baik. Kita harus bangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) untuk moselm freindly tourism,” sebut Iqbal menjelaskan jurusnya memajukan NTB dari pariwisata.
“Moslem friendly tourism ini target pasarnya jelas. Warga negara teluk. Mereka negara-negara kaya. Saat liburan mereka pergi bersama keluarga, belanjanya banyak dan durasi tinggalnya lama,” sambungnya.
Untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Iqbal menyebut NTB membutuhkan pengembangan pola ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi yang dinilainya akan mampu bersaing dengan pola kapitalisme yang saat ini memonopoli secara global.
“Sejak dulu founding father kita Bung Hatta sudah mengatakan bahwa ekonomi Indoensia itu ekonomi kerakyatan. Salah satu cirinya adalah koperasi. Sekarang dikalahkan oleh kapitalisme. Yang bisa kita lakukan adalah mitigasi cara mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dari koperasi. Mendorong berkembangnya BUMD yang dikelola profesional dan sahamnya dimiliki masyarakat. Namun kehadiran BUMD untuk mengamankan ekonomi masyarakat ini hanya sementara, agar tidak memonopoli,” jelas Iqbal.
Untuk pemerataan ekonomi, Iqbal menyebut Lombok dan Sumbawa harus memilki jalur transNTB. Akses jalan yang membuat seluruh wilayah NTB bisa terhubung dengan baik. Karena saat ini menempuh perjalanan darat dari Ampenan sampai Sape membutuhkan waktu lebih dari 14 jam. Sehingga harus ada fasilitas jalan yang membuat perjalanan tersebut hanya membutuhkan waktu 6 jam saja.
“Selama ini kita untuk membangun infrastruktur selalu bergantung pada APBD. Padahal di dunia internasional banyak sekali yang punya program yang mau membantu negara berkembang seperti kita untuk membangun infrastruktur dasar. kalau hanya mengandalkan APBD ya akan terus begini-begini saja,” kata Iqbal menyebutkan banyaknya sumber pendanaan yang bisa Ia akses untuk membangunan infrastruktur kedepan.
Fasilitas pendongkrak ekonomi lain yang juga disorotinya adalah keberadaan pelabuhan. Ia menilai sudah seharusnya Pulau Sumbawa punya pelabuhan komoditi sendiri. Tidak hanya bergantung pada Pelabuhan Lembar untuk pengiriman hasil bumi, kelautan dan peternakannya.
“Untuk apa menghabiskan waktu berjam-jam dan biaya besar untuk mengirim komodisi andalan dari Pulau Sumbawa. Seharusnya di Bima dibangun pelabuhan khusus untuk mengirim komoditas. Pembangunannya pun bisa tidak memakai anggaran sendiri. Ada skema konsesi panjang dengan pihak swasta yang disebut Public Private Partnership. Saya sudah melakukanya berkali-kali saat jadi dubes. Boleh tanya ke Pak Basuki (Menteri PUPR RI),” papar Iqbal.
“Pelabuhan komoditi harusnya ada di bima. Sehingga jagung, sapi dan garam yang ada di Pulau Sumbawa bisa lebih mudah dikirim keluar. Banyak perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi tanpa membebani uang daereh dengan perjanjian konsesi panjang. Pemerintah hanya mendanai studi kelaikannya saja,” lanjutnya menjelaskan jurus untuk mengangkat dan melakukan pemerataan ekonomi masyarakat.
Iqbal juga menceritakan banyak yang menyayangkan keputusanya yang ingin melepas karirnya sebagai pegawai negeri di pemerintahan pusat saat ini. Namun tekadnya untuk meraih kursi Gubernur sebagai logika panggilan jiwa. Tekad yang bukan datang secara tiba-tiba, melainkan keinginan yang sudah berkobar sepanjang kiprahnya berkarir sebagai ASN.
“Apa yang sudah saya capai hingga saat ini adalah berkat ridho orang tua. Saat ini beliau sudah meridhoi saya mengabdi untuk NTB.” kata Iqbal menegaskan bentuk kongkrit dukungan dari keluarga besarnya. (hl)
