kicknews.today – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Siti Rohmi Djalilah, membuka secara resmi acara Pelatihan Eliminasi TB Program Global Fund di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat pada Senin, (8/3).
Dalam program ini, komunitas Penabaulu-STPI yang dipilih oleh Global Fund bertindak sebagai PR (Principle Recipient) tingkat pusat. Sementara, ada 30 lembaga sebagai SR (Sub Recipient) perwakilan setiap provinsi di seluruh Indonesia untuk wilayah kerja 190 Kabupaten kota mulai Januari 2021 sampai Desember 2023.
Untuk wilayah kerja provinsi NTB diwakili oleh Persatuan Keluarga Berencana (PKBI) Daerah NTB.
Dalam arahannya, Siti Rohmi menyambut dengan baik program Elimniasi TB Global Fund. Dia menekankan, kesehatan adalah unsur utama dalam kehidupan dan menjadi program pemerintah yang paling diprioritaskan.
Menurutnya, berbicara masalah penyakit menular di Indonesia sering kali salah persepsi. Masyarakat sering merasa cepat takut tanpa mengetahui dengan jelas tentang penyakit-penyakit menular. Contohnya Covid-19, hal ini menyebabkan penyebaran semakin cepat. Begitu pula dengan penyakit menular TB.
“Mindset masyarakat lebih banyak menghindari kasus daripada menemukan kasus,”cetusnya.
Dia menekankan bahwa mindset yang menjadi hal utama yang harus diubah, salah satunya dengan edukasi yang telaten, konsisten, dan terus menerus. Pentingnya mengedukasi masyarakat dari kota sampai tingkat dusun.
Diketahui, NTB telah menginisiasi program revitalisasi posyandu untuk menjadi center of education berbasis dusun. Di mana masyarakat bisa aktif berkegiatan dan berkonsultasi tidak hanya masalah kesehatan tapi juga masalah lingkungan dan sosial lainnya.
NTB menjadikan posyandu sebagai Posyandu Keluarga yang tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil, tapi juga seluruh warga dusun, contohnya ada Posyandu KIA, Posyandu Remaja, POSBINDU, dan Posyandu Lansia. Semua kepala daerah telah fokus targetnya dalam 2021 harus menjadi Posyandu Keluarga secara menyeluruh.
Persoalan masyarakat sangat banyak, hal ini untuk menyatukan visi dan misi seluluh pemerintah desa dan kepala daerah bersama dengan pusat, sehingga tujuan dari edukasi masyarakat lebih mudah tercapai.
Dia menekanakan bahwa peran non governmental organization (NGO) dan stakeholder masyarakat sangat penting, bekerja bersama semua elemen akan lebih mudah dalam mencapai tujuan edukasi masyarakat yang lebih memadai.
Acara yang dimulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Suprianto dari Lembaga Mentari Sehat Indonesia Provinsi Jawa Tengah itu dilanjutkan dengan kata sambutan pertama yang disampaikan oleh Heny Praba Ningrum sebagai National Program Director lembaga Penabulu-STPI.
“Program ini bertujuan untuk bekerja bersama pemerintah mencapai target yang dicanangkan pemerintah bebas TB pada 2030. Sejalan dengan strategi nasional penanggulangan TB di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan juga didukung oleh komitmen Presiden dalam Gerakan Bersama Eliminasi TB di Indonesia,” jelasnya.
Dikatakan dia, program Eliminasi TB Global Fund merupakan bagian dari gerakan nasional bagaimana masyarakat bersama-sama berkontribusi dalam elminasi TB. Adapun strategi utama dari program ini adalah membantu pemerintah untuk mencapai angka notifikasi masyarakat yang tercatat pengidap TB dalam setahun sebanyak 125.000.
Selain itu, memperkuat kerjasama sebagai mitra yang baik dengan pemerintah daerah, organisasi, dan komunitas merupakan strategi yang akan ditingkatkan. Seperti, memperkuat organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi mantan pasien, seperti komunitas POP TB dengan jaringan yang cukup luas di Indonesia. Kerjasama dengan pihak daerah seperti instansi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pekerja Kesehatan di lapangan, merupakan salah satu prioritas yang sangt penting. Diharapkan semoga NTB bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya, mampu mencapai target yang baik dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah.
PKBI Daerah NTB sebagai tuan rumah turut serta menyambut Wagub NTB diwakili oleh Ahmad Hidayat sebagai Direktur Eksekutif. Sebagai perwakilan program tingkat provinsi, PKBI Daerah NTB telah mulai bekerjasama dengan berberapa lembaga masyarakat terpilih untuk wilayah kerja enam kabupaten mencangkup Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram dan Lombok Barat. (red.)
