kicknews.today – Tim Independen yang dibentuk Gubernur NTB kembali menggelar mediasi antara warga yang menglaim lahan Sirkuit MotoGP Mandalika dengan pihak ITDC di Hotel D Max Praya, Jumat (23/10).
Dalam mediasi yang dihadiri oleh Tim pengawas yang ditugaskan Komnas HAM itu, alat bukti kepemilikan lahan yang diserahkan warga disandingkan dengan bukti yang dimiliki PT ITDC.
Ketua Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika, AKBP Awan Haryono mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan sosialisasi kepada masyarakat dan verifikasi lanjutan terkait bukti yang diserahkan warga beberapa.
“Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dan diawasi oleh tim dari Komnas HAM, warga serta pihak kuasa hukumnya. Semua diberikan kesempatan dan dilakukan secara terbuka,” ujarnya kepada wartawan selesai membuka acara tersebut.
Ditegaskan, seperti apa hasilnya nanti akan diserahkan kepada Gubernur NTB, karena pihaknya hanya melakukan verifikasi bukti yang diserahkan warga.
“Hasilnya itu nanti tergantung pak Gubernur. Kalau ada warga yang tidak terima, silahkan menempuh jalur hukum. Tidak ada yang menyerahkan bukti sertifikat,” katannya.
Sementara itu, Tim pengawas yang ditugaskan Komnas HAM, Widodo Dwi Putro mengatakan, mediasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM untuk melakukan mediasi antara warga dengan ITDC dalam menyelesaikan sengketa lahan pembangunan MotoGP tersebut.
“Kedua belah pihak sama-sama menunjukkan bukti, jadi siapa yang berhak atas tanah iti jelas,” katanya.
Namun, dirinya belum bisa menyampaikannya hasilnya karena masih dalam proses. Dari 15 orang warga, baru empat orang yang telah dilakukan mediasi dan akan dilanjutkan selesai sholat Jumat.
“Kita berharap jagan ada pengerahan aparat yang berlebihan dalam persoalan ini. Karena kita sedang melakukan mediasi, kalau sudah jelas pasti akan ada solusi dan hasilnya diterima dengan baik oleh warga,” harapnya. (Ade)
