kicknews.today – Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta hasil Kabupaten Layak Anak (KLA) Lombok Barat dipertanyakan akibat tingginya kasus kekerasan dan pencabulan anak yang terjadi dan mulai mencuat ke permukaan. Sepanjang Januari hingga awal Maret 2023, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Barat menerima 15 laporan polisi terkait kasus tersebut.
Terbaru, 5 siswi di salah satu SD di Kecamatan Kediri yang telah melapor menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru olahraga inisial SN, 57 tahun. Dengan demikian, dewan mempertanyakan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Lombok Barat.
“Kalau begini kan jadi pertanyaan, apa indikatornya menjadi KLA, sedangkan di satu sisi kasus kekerasan anak kita cukup tinggi. Malah masuk kategori rawan loh itu,” kata ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat Lalu Irwan, saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (3/3).
Pihaknya mempertanyakan apa yang menjadi indikator penilaian sehingga Lombok Barat dikategorikan Kabupaten Layak Anak. Sedangkan berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat.
“Iya ini penilaian Kementerian Pusat, tapi kan penilaian ini berdasarkan laporan dari daerah. Kecuali kalau Kementerian mereka turun melakukan survei sendiri kan baru. Tapi ini kan berdasarkan data statistik yang dilaporkan oleh daerah,” tegasnya.
Sehingga kata dia, akan menjadi sebuah catatan buruk bila angka yang dilaporkan tersebut nyatanya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
“Ketika kondisi sekarang ini, anggaplah sudah terkuak nih, kita ternyata bukan Kabupaten Layak Anak kalau begitu kondisinya, kan ini berbanding terbalik dengan hasil di lapangan,” kritik politisi Partai Gerindra ini.
Pihaknya mendorong agar Pemda bisa menentukan langkah yang cepat untuk menangani persoalan tersebut. Baik itu menggencarkan sosialisasi dari tingkat desa secara menyeluruh, dan melakukan upaya-upaya lainnya. Untuk langkah antisipasi maupun penanganan.
“Saya kaget begitu dengar kasus pencabulan murid SD oleh oknum guru olahraga, saya pikir hanya itu kasusnya kita tapi ternyata banyak juga yang lain,” sesalnya.
Pihaknya dari Komisi IV DPRD Lombok Barat pun akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD selaku koordinator untuk melakukan koordinasi dengan para pihak dan OPD terkait dengan hal ini.
“InsyaAllah dalam waktu dekat kita panggil mereka,” tandasnya. (ys)
