kicknews.today – Pemda Kabupaten Lombok Timur kembali meraih perhatian Pemerintah Pusat dengan kinerja dan prestasi. Lombok Timur masuk sebagai salah satu nominasi kabupaten berprestasi di bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Sekda dan sejumlah pimpinan OPD mengikuti penilaian yang dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung Senin (20/4/2026).
Bupati di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni dan jajaran direkturnya, menjelaskan berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam optimalisasi badan Usaha Milik Daerah (BUMD), aset atau barang milik daerah (BMD), corporate social responsibility (CSR), hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
PAD Lombok Timur yang pada tahun 2025 mencapai Rp 556 milyar diantaranya dicapai melalui penerapan SIPDAH Terintegrasi, QRIS dinamis, dan kerja sama dengan e-commerce. Ditargetkan tahun 2026 ini 100% pajak non-tunai, 100% desa aktif digital, 95% Wajib Pajak menggunakan kanal digital, dashboard monitoring real-time, dan realisasi mencapai minimal 100%.
Sementra itu terkait BUMD, Bupati menekankan tidak hanya mengejar laba melainkan juga menyediakan layanan publik yang tidak terjangkau swasta, seperti air bersih, pupuk subsidi, dan pembiayaan UMKM. Langkah itu dilaksanakan Pemda melalui enam BUMD yang ada dengan masing-masing spesifikasi bisnisnya.
Sedangkan untuk pengelolaan BMD, Bupati Warisin menjelaskan dilakukan berdasarkan aspek penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Selain penataan kantor/tempat kerja OPD dan rehabilitasi fasilitas umum, penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain yang tertuang dalam perjanjian pengoperasian, dan hasil pengoperasiannya memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dengan pembagian hasil pengoperasian yaitu 40% bagi daerah dan 60% bagi pihak lain.
Dari aspek BLUD, Bupati menjelaskan bahwa transformasi fasilitas kesehatan (RSUD dan puskesmas) menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) merupakan terobosan strategis dalam peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur. Melalui mekanisme BLUD, faskes memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan yang memungkinkan praktik bisnis sehat untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa mengutamakan keuntungan, namun tetap efisien dan produktif.
Bupati juga menjelaskan terkait kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Skema kerja sama ini dipilih karena keterabatasan anggaran sementara masih terdapat black spot area yang mengancam keselamatan pengguna jalan, dan percepatan layanan yang belum dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Tim penilai tidak hanya dari Ditjen Bina Keuangan Daerah melainkan dari IPDN, serta Ditjen Otonomi Daerah (Otda). Nantinya pemenang ditetapkan berdasarkan wilayah. (cit)
