kicknews.today – Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023 akan dibayar oleh pemerintah pusat dengan sistem reimburse (pembayaran kembali). Dimana Pemerintah Pusat akan mengganti atas segala biaya atau pengeluaran yang sudah dilakukan oleh Pemda untuk membayar gaji P3K tersebut.
Hal ini mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212/PMK/.07/2022. dengan total dana untuk membayar gaji P3K sebesar Rp24 miliar di Pemda Lombok Barat, sehingga berpeluang bisa membuka lebih banyak formasi tahun ini. Namun, di Lombok Barat jumlah formasinya belum final, karena masih dilakukan verifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD PSDM).
Kepala BPKAD Lombok Barat, H Fauzan Husniadi mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti PMK itu dengan melakukan sosialisasi dan sedang penyesuaian anggaran.
“Kita sudah tindak lanjut sosialisasi, terkait menggunakan mekanisme reimburse P3K yang diangkat tahun 2022 dan 2023, kita di Lombok Barat dapat pagu sekitar Rp24 miliar. Itu yang kita sesuaikan,” kata H Fauzan, Senin (27/2).
Fauzan mengaku pihaknya melakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran, dimana pagu tersebut terdiri dari formasi P3K 2022 sebanyak 284, masing-masing Guru 172 dan Nakes 110 formasi serta tenaga teknis hanya 2 Formasi.
“Formasi P3K yang rencananya direkrut tahun 2023 sebanyak 1.261 formasi. Terdiri dari Guru sebanyak 555 formasi dan Nakes 706 formasi. Kalau soal keterisian dan proses seleksinya lebih tepat infonya di BKD,” ujarnya.
Namun untuk guru yang diangkat di bawah tahun 2022 kata Fauzan, sudah dianggarkan gajinya melalui DAU. Artinya guru yang jumlahnya tidak masuk dibayar pusat dengan pola penggajian sistem reimburse.
“Menurut sosialisasi Kemenkeu itu berlaku ke depan, artinya ini meringankan keuangan daerah. Tapi kita tidak tahu kedepannya, karena ini aturan kan berubah-ubah. Yang jelas sistem reimburse untuk formasi P3K tahun 2022 dan 2023 ini berlaku ke depan bagi rekrutmen P3K selanjutnya,” pungkasnya. (ys)
