kicknews.today – Bersama Polres Lombok Utara. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar acara simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
Selain itu, KPUD Lombok Utara simulasikan sistem informasi rekapitulasi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Utara pada pilkada serentak tahun 2020 tanggal 9 Desember mendatang.
Kepolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah menilai simulasi pemungutan suara saat pandemi virus Corona penting dilakukan. Sebab pemilihan kepala daerah kali ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya.
”Pilkada kali ini di gelar ditengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua kegiatan menerapkan standar protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, untuk itu kita harus melakukan simulasi agar semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini,” jelas Feri.
Dalam simulasi itu digambarkan bahwa semua TPS wajib menyiapkan alat semprot disinfektan, tempat cuci tangan, hand sanitizer, tisu, thermo-gun, sarung tangan, serta Alat pelindung diri dan masker.
Selain itu, petugas juga bakal dibekali baju hazmat, logistik dengan perlengkapan lainnya.
Secara umum lanjut Feri, pelaksanaan pemungutan suara berbeda dengan yang pernah dilakukan pada periode sebelumnya. Di mana pada tahapan PiIkada serentak kali ini diketatkan dengan Prokes disetiap TPS.
“Petugas KPPS beserta perangkat lainnya diharuskan melakukan persiapan segala sesuatunya hingga proses pemungutan suara berjalan lancar dan menerapkan Prokes,” jelas Feri.
Apabila ada pemilih yang terpapar Covid 19, mereka tetap akan di perbolehkan melakukan pencoblosan di bilik suara dengan ketentuan yang berlaku.
“Yang positif Covid-19 juga akan didampingi petugas KPPS dan Linmas yang telah dilengkapi dengan APD,” kata Feri.
Setelah pasien Covid-19 melakukan pencoblosan, petugas akan melakukan sterilisasi terhadap bilik suara yang telah dipakai oleh pemilih yang terpapar.
Kemudian simulasi yang dilakuan terkait pemilih yang tidak bisa menunjukkan bukti identitas atau surat undangan dari KPU, bisa menunjukkan bukti dirinya sebagai warga yang mempunyai hak pilih di KLU seperti surat undangan atau E-KTP dan identitas sejenis lainnya.
Pun, jika terjadi kegaduhan di Lokasi TPS. Petugas KPPS akan meminta bantuan kepada personil Pam TPS dan langsung menghubungi pihak kepolisian setempat untuk melakukan tindakan pengamanan.
“Kita akan melakukan pengamanan ekstra pada Pilkada kali ini. Jika memungkinkan kita akan mensiagakan satu orang personel untuk standby di setiap TPS. Yang jelas akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing TPS,” pungkasnya. (Vik)
