kicknews.today – Literasi digital adalah salah satu pilar pendukung terwujudnya agenda transformasi digital di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya sekedar mengenal teknologi, tapi masyarakat di NTB juga harus cermat menggunakannya. Selama pandemi, “badai informasi” diranah digital pada berbagai topik menambah masalah baru dengan informasi salah dan palsu, atau kita kenal sebagai hoaks.
Di bidang kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bahkan mencatat lebih dari 2.000 jenis hoaks tersebar di media sosial di Indonesia seputar COVID-19 dan vaksinasi. Dampaknya, banyak masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan, persepsi bahwa pandemi hanyalah konspirasi, dan keragu-raguan terhadap vaksinasi COVID-19 dan imunisasi rutin anak.
Senin, 20 Februari, Pemerintah Provinsi NTB, dengan dukungan UNICEF bersama mitra pembangunan, menggalang komitmen bersama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat dengan berbagai upaya intervensi. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB dan UNICEF membangun jejaring bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Organisasi Masyarakat Sipil, media hingga akademisi untuk merencanakan aksi dan membuat peta jalan dalam naungan Kelompok Kerja Literasi Digital Provinsi NTB.
Dalam membangun kapasitas, bersama ICT Watch, lembaga masyarakat yang memiliki fokus kerja di bidang literasi digital sejak tahun 2002, Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers/ToT) digelar di Mataram selama tiga hari dan melibatkan 25 peserta dari 18 organisasi. Lebih dari 400 agen perubahan dan 50,000 masyarakat di NTB ditargetkan untuk teredukasi anti-hoaks hingga pertengahan 2023. Dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, pendekatan komunikasi antarpribadi digunakan sebagai metode yang tepat untuk membuat masyarakat kebal, dapat membedakan, tidak membuat dan menyebarkan hoaks.
Kolaborasi merupakan kunci yang penting. Dalam upaya ini, UNICEF juga menggandeng berbagai pihak termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Jawara Internet Sehat, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), TP-PKK hingga kelompok pemuda dan banyak lembaga lainnya. Harapannya, makin banyak kelompok yang dapat terjangkau tentang literasi digital dan terbangunnya masyarakat yang memiliki daya lenting yang kuat terhadap hoaks.
Kepala Kantor UNICEF Perwakilan NTB dan NTT, Yudhistira Yewangoe, menyampaikan, UNICEF mengapresiasi komitmen Pemerintah NTB yang sangat maju dalam digitalisasi dan pengembangan yang menggunakan teknologi, termasuk dalam kaitannya pada hak-hak anak.
“Melalui program komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat dan kolaborasi mitra-mitra pembangunan ini, akan banyak perubahan yang dapat kita lihat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan meningkatnya pengetahuan dan literasi digital pada masyarakat NTB,” katanya.
Dr. Najammudin, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi NTB, juga menambahkan, literasi digital dapat tercipta dari adanya perubahan dan gerakan yang ditularkan serta membumi kepada masyarakat.
“Semua itu ditujukan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menggunakan teknologi dan menyerap informasi dengan sehat dan bijak,” jelasnya saat membuka lokakarya pembentukan Pokja Literasi Digital NTB.
Literasi digital bukan hanya sekadar mengenai kemampuan penggunaan teknologi dan gawai, namun memiliki sikap kritis dalam menyaring dan menanggapi informasi yang beredar di dalamnya. Tanpa kita sadari, banyak dampak negatif yang juga mengakibatkan perilaku berisiko akibat hoaks. Membangun masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan memberikan efek pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungannya. (*)
