kicknews.today – Beredarnya temuan petugas Pendamping Sosial Masyarakat (PSM) dari Dinas Sosial Kota Mataram yang menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram angkat bicara.
Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi menduga bahwa dalam perekrutan PSM di Dinas Sosial Kota Mataram ada unsur nepotisme.
Sebelumnya kuota penerima BPNT di Mataram dari program Kementerian Sosial RI capai 18.200 jiwa.
Namun kata Didi, sesuai hasil temuan Ombudsman NTB, penyaluran BPNT di Kementerian, diduga ada pendamping yang merangkap jabatan.
“Sesuai laporan dari Komisi IV. Secara detail kami akan mendalami apa yang menjadi temuan Ombudsman saya belum bisa gambarkan kondisi di lapangan,” kata Didi, Kamis (18/3/2021).
Sejauh ini kata Didi, selain ada temuan Ombudsman, basis data yang menerima BPNT harus divalidasi.
Mengingat kata Didi, tingkat validitas data kita belum selesai di lapangan. Mulai pada proses pendataan dan otoritas pendataan yang dilakukan.
“Langkah Pemkot Mataram minim, meningkatkan akurasi data. Semua harus bersinergi dalam hal pendataan dengan Kementerian dan Dinas,” katanya.
Validitas data kata politikus Golkar ini akan meminimalisir adanya penerima ganda. Untuk itu pihaknya akan mendalami adanya penerima ganda.
“Misalnya pada satu rumah ada 2 KK. Sementara secara andministrasi belum terpecahkan jadi yang menerima hanya satu KK,” katanya.
Selama ini kata Didi, fakta di lapangan banyak penerimaan tidak sinkron sehingga menimbulkan bias di lapangan. Pun, secara kasus petugas PSM ada unsur kesengajaan.
“Dapat kita katakan disitu ada unsur nepotisme, kedekatan, dengan siapa. Sementara itu belum memenuhi syarat, sementara yang memenuhi syarat, belum menerima bantuan,” tukasnya.
Didi pun meminta rekrutmen petugas PSM menjadi catatan Pemkot Mataram. Selain itu, sistem pendataan seharusnya melibatkan perangkat Pemerintah.
“Baik Pemerintah di Kota Mataram, Lingkungan RT, Lurah hingga Kecamatan,” tegas Didi.(Vik)
