kicknews.today – Dampak kekeringan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin meluas. Tidak hanya menyasar desa-desa yang telah ditetapkan sebagai wilayah terdampak kekeringan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak pernah mengalami krisis air bersih kini mulai membutuhkan bantuan distribusi air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU.
Kabid Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD KLU, Arnowadi mengungkapkan, hingga awal November 2026 pihaknya telah menyalurkan sekitar 220 tangki air bersih dari total alokasi 240 tangki yang disiapkan melalui anggaran tahun ini.
“Dari anggaran kita, yang sudah disuplai sampai hari ini sekitar 220 tangki. Tinggal kurang lebih 20 tangki lagi. Kemungkinan sampai November ini sudah selesai,” ungkapnya, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, peningkatan permintaan distribusi air bersih justru cukup menonjol di wilayah Kecamatan Pemenang. Bahkan, sejumlah dusun yang tidak masuk dalam penetapan wilayah kekeringan kini mulai rutin meminta bantuan air bersih.
Wilayah Trengan, Tebango, Trengan Daya, Trengan Tengah hingga Trengan Timur menjadi beberapa kawasan yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Selain itu, permintaan juga datang dari Teluk Nare dan Teluk Kodek.
Arnowadi menyebut, kondisi di wilayah barat KLU saat ini justru lebih memerlukan perhatian dibandingkan wilayah timur yang selama ini dikenal kerap mengalami kekeringan.
“Yang kencang sekarang ini malah sebelah barat. Kalau wilayah timur relatif landai. Mungkin karena mereka di sana sudah lebih siap menghadapi kekeringan,” jelasnya.
Dampak kekeringan juga mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Tanjung, seperti Batu Lilit, Beriga Genteng, serta Dusun Medain dan Kumba di Desa Tegal Maja. Wilayah tersebut sebelumnya relatif jarang meminta bantuan distribusi air bersih, namun kini mulai membutuhkan suplai secara rutin.
Bahkan, permintaan di sejumlah dusun tersebut meningkat sejak pekan kedua hingga akhir Oktober lalu. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Gangga, khususnya wilayah Lias dan Genggelang.
Sementara itu, di Kecamatan Kayangan, permintaan bantuan air bersih cenderung mengalami penurunan. Sejumlah wilayah seperti Otong Gede, Banten, Damar dan Boyotan disebut sudah lebih terbantu dengan keberadaan jaringan Pamsimas.
Meski demikian, kerusakan sejumlah sumur bor dan kecilnya debit air menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kekeringan. Ketersediaan air yang sebelumnya mencukupi kini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan jumlah pengguna yang cukup besar.
Di sisi lain, BPBD KLU juga menghadapi kendala dalam proses distribusi. Salah satunya keterbatasan sumber air untuk mengisi tangki, khususnya di wilayah Tanjung dan Pemenang.
Arnowadi mengatakan, sumber pengisian air di sekitar Polres KLU menjadi salah satu lokasi yang dimanfaatkan. Namun, jarak dan keterbatasan debit air membuat proses pengisian membutuhkan waktu cukup lama.
BPBD sempat mencoba memanfaatkan sumber air di sekitar Pasar Tanjung. Akan tetapi, debit air yang kecil menyebabkan pengisian satu tangki berkapasitas 5.000 liter bisa memakan waktu hampir satu jam.
Pihaknya juga sempat menjajaki pemanfaatan sumber air dari sumur bor milik masyarakat. Namun, kualitas air yang berbau lumpur membuat sumber tersebut belum layak digunakan untuk kebutuhan konsumsi.
“Kalau untuk mandi mungkin masih bisa, tetapi kalau untuk minum kita tidak berani karena sumber air bornya agak berbau lumpur,” katanya.
Terkait mekanisme permintaan bantuan, masyarakat yang berada di luar wilayah yang telah ditetapkan sebagai titik kekeringan diminta mengajukan surat permohonan kepada BPBD. Surat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan menentukan kebutuhan distribusi.
Arnowadi menegaskan, BPBD tetap memprioritaskan wilayah yang telah masuk dalam SK penetapan kekeringan sebelum melayani permintaan dari wilayah lainnya.
“Kita dahulukan dulu titik-titik kekeringan yang sudah masuk dalam SK. Setelah itu baru wilayah yang belum masuk SK bisa mengajukan permohonan secara tertulis,” tegasnya.
Dia juga menyoroti minimnya sarana penampungan air di sejumlah wilayah Pemenang. Berbeda dengan masyarakat di Kecamatan Kayangan dan Bayan yang rata-rata telah memiliki tempat penampungan, sebagian warga di Pemenang masih mengandalkan ember untuk menampung air.
Kondisi tersebut juga ditemukan di Trengan dan Teluk Nare, sehingga distribusi air yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya didukung fasilitas penampungan yang memadai di tingkat rumah tangga.
“Dengan sisa alokasi sekitar 20 tangki, kami di BPBD KLU dihadapkan sama kebutuhan distribusi yang terus meningkat, terutama di wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam peta kerawanan kekeringan. Kondisi ini menjadi perhatian kami mengingat dampak kekeringan tahun ini semakin meluas dan kebutuhan air bersih masyarakat belum sepenuhnya bisa kami penuhi,” tutupnya. (gii/*)
