kicknews.today – Persoaalan banjir di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang terjadi pada (13/2) akan terus menjadi momok bagi masyarakat. Sebab, tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menentukan langkah-langkah yang kuat dalam mengatasi bencana tersebut.
Banjir di Sekotong sendiri terjadi karena kurang perhatiannya daerah terhadap aliran sungai yang ada di semua wilayah di Kecamatan Sekotong. Hal tersebut dikatakan Faisal, salah satu Tokoh Pemuda di Kecamatan Sekotong.
“Jadi tumpukan ini muncul di sepanjang daerah aliran sungai hingga terjadinya pendangkalan sungai. Sedimentasi sungai ini muncul karena terjadinya erosi dan ini terjadi karena tidak ada program nyata yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan,” jelas Faisal
Yang terpenting, lanjut dia, adalah bagaimana pihak kehutanan melakukan reboisasi penanaman pohon terhadap lahan-lahan atau hutan yang sudah gundul.
“Jadi ini tidak dilakukan oleh pihak kehutanan itu sendiri, makanya kita jangan heran kalau setiap musim hujan kita selalu dilanda banjir walaupun dengan intensitas hujan yang tidak begitu tinggi,” cetus Faisal.
Hilangnya tanggung jawab sosial dari pelaku pemegang izin tambang, seperti program reklamasi pasca tambang yang sudah dilakukan oleh pemegang izin juga salah satu penyebabnya.
“Meskinya setelah pasca tambang 3 bulan berturut-turut ini mereka melakukan tanam pohon atau penyembuhan lingkungan dan lain sebagainya sebagai bentuk tanggungjawab social, ini kan kita ditinggal begitu saja, tanggung jawabnya mana,” kata Faisal.
Ia mempertanyakan juga terkait jaminan reklamasi yang jumlahnya 15 juta per hektar. Dimana jumlah luas wilayah tambang sekotong sekitar 125 hektar, sampai saat ini belum ada kejelasan.
“Itu sudah ada kesepakatannya, kemana itu yang Rp1,8 miliar lebih itu yang katanya dititipkan di pemegang izin tambang, apa yang pernah mereka lakukan,” tanya dia.
Tentunya masyarakat Sekotong menjadi korban dari kegiatan penambangan yang tidak ada tanggung jawab itu. Ia berharap pemerintah bisa melakukan langkah pencegahan untuk menangani seringnya banjir di wilayah Sekotong.
“Jangan hanya pandai dalam evakuasi saja, tapi keseriusan pencegahan, jangan sampai sungai di perkotaan bagus, kemudian sungai di pelosok seperti sekotong ini jelek dan langganan banjir,” cetusnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menilai, mitigasi bencana di Pemkab belum dilakukan secara runut dan penangananya kerap kali tidak sampai tuntas.
Karena kata dia, dalam mitigasi bencana harus ada pemetaan, mana daerah-daerah yang rawan bencana. Kemudian, setelah itu harus ada juga identifikasi terkait persoalan yang berpotensi mengakibatkan bencana tersebut terjadi. Sehingga jika penyebab bencana tersebut sudah diketahui, akan bisa ditentukan langkah untuk mencegah terjadinya bencana, serta anggaran yang dibutuhkan.
“Nah ini yang saya lihat mitigasi kita itu tidak runut dan penanganannya tidak tuntas, Kita sering kali misal ini air bah datang, banjir, nah Pemda datang bawa bantuan, selesai. Padahal bukan itu yang kita harapkan,” cetus politisi perempuan asal Kediri itu.
Sehingga dia menyebut dalam mitigasi ini harusnya ada perencanaan, untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan bencana. Kemudian harus ada juga perencanaan penanganannya.
“Kemudian terhadap korban yang rumahnya terdampak, apa penanganan untuk korban banjir ini?. Tidak hanya butuh Sembako, tapi misal perbaikan rumah dan seterusnya,” katanya. Di mana penanganan itu tentu saja membutuhkan kesiapan anggaran yang tidak sedikit juga. “Saya kira kalau Pemda menganggap ini serius dan prioritas, mestinya ya harus disertai dengan anggaran yang dianggap prioritas,” tegasnya. (ys)
