kicknews.today – Sebanyak 22 homestay yang ada diwilayah Suranadi, tidak ada satu pun pemiliknya yang merupakan warga setempat.
Kadispar Lombok Barat, H. M. Fajar Taufik mengatakan bahwa dari data yang dimiliki pihaknya, semua pemiliknya berasal dari Kota Mataram.
“Sesuai aturan, homestay berbasis masyarakat artinya pemilik daripada homestay itu harus ada di lokasi atau tinggal di sana dan tidak cukup hanya dengan pengelola,” tegas Taufik.
Berbeda dengan lokasi destinasi wisata yang bisa dikelola oleh pihak yang tak harus menetap di sana. Syarat untuk homestay berbasis masyarakat desa wisata, maka pemiliknya harus menetap. Mengingat Suranadi sudah resmi ditetapkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat.
“Tinggal dia pilih, kalau dia menetap di sana maka jadi homestay berbasis masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya pun sudah melakukan pendataan ulang terkait kepemilikan homestay di Suranadi. “Saya sudah suruh mengecek lagi teman-teman (Dispar) memastikan di sana ada pemiliknya atau tidak. Tetapi sih rata-rata pengelola aja,” ungkapnya.
Namun yang jelas, terkait izin, Taufik menegaskan jika ingin tetap pada desa wisata maka harus berbasis masyarakat dan pemiliknya harus tinggal di sana.
Namun, lanjut Taufiq jika menginginkan menjadi kawasan destinasi wisata, maka dirinya mempersilahkan para pemilik itu untuk mengusulkan revisi peraturan daerah (Perda) tentang tata ruang.
“Di perda itu sudah jelas, untuk kawasan destinasi wisata ada di Kecamatan Batulayar dan Sekotong. Sedangkan kawasan Desa Suranadi masuk kawasan desa wisata,” jelas Taufik.
Tapi kenyataan di lapangan, hampir sebagian besar homestay itu sudah memiliki izin meski pemiliknya tidak tinggal di sana. Terkait hal itu, Taufik menilai kemungkinan itu karena izin yang sudah lama dan mungkin perlu dievaluasi.
“Mungkin juga izinnya sudah kadaluarsa karena ada masa berlakunya,” cetusnya. (ys)
