kicknews.today – Empat tower peringatan dini tsunami yang dibangun dengan dukungan World Bank di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Setelah aset tersebut diserahterimakan kepada Pemkab Lombok Utara, tanggung jawab pemeliharaan sepenuhnya berada di daerah.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian mengatakan, sejumlah kebutuhan pemeliharaan mulai diidentifikasi, termasuk pembangunan tembok atau pagar pengaman di sekitar tower.
Menurutnya, keberadaan pagar penting untuk melindungi fasilitas peringatan dini tersebut. Sebab, beberapa tower berdiri di tengah permukiman warga dan area terbuka seperti lapangan.
“Mestinya dibutuhkan minimal untuk tembok keliling. Misalnya di Gondang itu langsung tidak ada batas, ya cukup riskan,” ujar Zaldy, Sabtu (26/9/2026).
Empat tower tersebut dibangun pada 2025 dan berada di Desa Gondang, Segara Katon, Sokong, dan Jenggala. Selain pembangunan pagar, BPBD juga mengusulkan anggaran untuk reparasi serta pemeliharaan fasilitas agar sistem peringatan dini tetap berfungsi ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Zaldy mengatakan, usulan anggaran pemeliharaan sebenarnya telah diajukan sejak tahun sebelumnya. Namun, setelah fasilitas tersebut menjadi aset daerah, pemeliharaan menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah.
“Dari tahun kemarin kita sudah usulkan anggarannya. Memang karena ini sudah jadi aset daerah, maka jadi kewajiban kita untuk memelihara,” katanya.
Keberadaan tower peringatan dini dinilai sangat strategis bagi Lombok Utara yang memiliki garis pantai cukup panjang dan pernah mengalami gempa besar pada 2018. Sistem tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian peringatan kepada masyarakat apabila terjadi potensi tsunami.
Tak hanya empat tower yang telah terealisasi, BPBD Lombok Utara sebelumnya mengusulkan pembangunan sembilan titik tower peringatan dini tsunami. Usulan tersebut mencakup tiga Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, serta wilayah Pemenang dan Bayan.
Pembangunan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran dan prioritas wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Tiga Gili masing-masing satu unit mengingat di sana rentan dan menjadi daerah kepulauan. Semua juga dilengkapi HT untuk memudahkan koordinasi di pusatnya di Pusdalops. Ketika alarm dipencet maka akan berbunyi,” jelasnya.
Menurut Zaldy, sistem peringatan dini tersebut nantinya tidak hanya mengandalkan bunyi alarm. Perangkat komunikasi juga menjadi bagian penting dalam mempercepat koordinasi antara lokasi tower dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).
Penguatan sistem peringatan dini ini menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana di Lombok Utara. Sebelumnya, World Bank juga memberikan dukungan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Keluarga Siaga Bencana (Kencana).
Lombok Utara menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam penguatan kesiapsiagaan karena memiliki sejumlah potensi ancaman bencana. Selain pengalaman gempa 2018, wilayah ini juga menghadapi ancaman gempa dari aktivitas tektonik serta potensi gempa megathrust yang menjadi perhatian dalam mitigasi kebencanaan.
Zaldy menegaskan, keberadaan sistem peringatan dini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran masyarakat, melainkan memastikan warga memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ketika ancaman bencana benar-benar terjadi.
“Kita tidak tahu kapan bencana akan terjadi. Itulah fungsinya alat ini agar masyarakat bisa bersiap-siap untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda,” tutupnya. (gii/*)
