kicknews.today – DPRD Lombok Barat mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan mata air di luar kawasan hutan, sebagai perda inisiatif legislatif. Pengajuan aturan hukum tersebut sedang berproses dan tidak lama lagi akan menjadi aturan baku yang berlaku di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Penyampaian tentang adanya proses pembentukan perda perlindungan mata air yang tengah berjalan itu, seperti menjadi oase bagi puluhan aktivis lingkungan yang hadir pada agenda pengukuhan KMPS Mata Kali di Mambalan Lombok Barat. Informasi itu disampaikan langsung oleh Indra Jaya Usman (IJU) selaku Ketua Bapemperda DPRD Lombok Barat.
“Orang tua kita dulu juga berusaha keras mempertahankan kelestarian lingungan, salah satunya dengan menghadirkan kemaliq (mensakralkan sesuatu, red.) untuk beberapa hal. Termasuk untuk melestarikan mata air,” ungkap IJU saat diminta berbicara pada acara pengukuhan KMPS Mata Kali di Mambalan, Selasa 16 Mei 2023.
“Mereka dulu lebih menggunakan jalur spiritual. Sedangkan kami sekarang berusaha melakukan hal serupa dengan menghadirkan regulasi berbentuk produk hukum yang bernama perda, dengan tujuan yang sama,” sambung politisi muda yang saat ini tengah memimpin Partai Demokrat di NTB itu.
Upaya melahirkan perda untuk perlindungan mata air oleh Dewan Lombok Barat tersebut, mendapat apresiasi tinggi dari Kades Mambalan Syaid Abdullah Al-Kaff. Ia mengaku belakangan sangat mengkhawatirkan kelestarian alam desa, terutama keberlangsungan aliran mata air di wilayahnya.
“Sudah banyak warga yang mengadu khawatir dengan kondisi mata air yang mereka andalkan selama ini. Mereka khawatir mata airnya akan terganggu akibat banyaknya pengembangan perumahan beberapa tahun terkahir. Ribuan warga mengandalkan kebutuhan air mereka dari mata air di wilayah desa ini,” ungkap Kades Mambalan didepan puluhan aktivis lingkungan dari berbagai organisasi yang hadir di acara itu.
“Satu-satunya solusi terbaik adalah adanya aturan yang kuat yang melindungi kelestarian mata air kami itu,” sambung kades nyentrik yang tercatat lama malang-melintang sebagai jurnalis media besar di NTB itu.
Agenda yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat BWS NT1 dan tokoh masyarakat setempat tersebut, berjalan cukup panjang dengan diskusi hangat dan berkualitas. Selain aktivis lingkungan lokal. Hadir juga akademisi ahli hukum dan akivis lingkungan dari Eropa, yang ikut memberikan banyak masukan dan potensi solusi untuk upaya pelestarian lingkungan di Pulau Lombok ini. (hl)
