Meski sudah pensiun dari TNI dan sampai saat ini tak berpartai, Gatot Nurmantyo banyak terlibat dalam kegiatan yang bersifat politis. Maka, sulit untuk tidak melihat bahwa peringatan Gatot soal bahaya laten komunis itu diangkat untuk kepentingan politiknya.
Pak Gatot ini tampaknya memang konsisten mengangkat isu ini, terutama setiap mendekati akhir September. Tanpa kita sadari, dia menjadi ‘top of mind’ dan menjadi bagian dari perbincangan, perdebatan dan pemberitaan tiap kali negara ini bersiap memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
Ya wajar saja jika Gatot Nurmantyo secara konsisten memilih isu ini untuk menjaga dan mengelola eksistensinya. Isu G30S/PKI memang masih sangat menarik bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok-kelompok Islam maupun kelompok-kelompok yang terasosiasi dengan militer.
Isu semacam ini, banyak diminati oleh influencer dan buzzer baik online maupun offline. Ada banyak orang yang dengan senang hati dan sukarela akan menggaungkan narasi dan aksi apapun yang terkait isu G30S, baik positif maupun negatif. Ada banyak media yang memberi ruang bagi kemunculan Gatot, setiap tahun. Sekarang ini ibaratnya, membincangkan PKI tanpa menyebut nama Gatot itu gak ramai, gak seru.
Nah, ihwal ini merupakan peluang yang menurut saya sangat dimengerti dan kemudian dikelola oleh Gatot dan timnya. Bayangkan saja, dia gak perlu repot membuat isu yang bisa menjamin eksistensi. Apalagi ditambah kata kunci “TNI” dan “Dudung” seperti sekarang. Jelas ramai.
Masalahnya, sama seperti isu khilafah yang kerap dikonsumsi oleh kelompok lain, isu ini akhirnya menjadi seperti bara yang terus dipertahankan tetap menyala.
Saya akhirnya malah mengkhawatirkan bahwa penguasa, elit politik dan para penyedia jasa pendampingan politik yang seperti tidak punya niatan membantu masyarakat keluar dari trauma masa lalu dan mendapatkan kebenaran.
Isu-isu ini justru terkesan digunakan untuk adu kuat, menghadirkan polarisasi, memelihara kecurigaan dan rasa takut yang menyebar di kalangan masyarakat. Padahal keduanya sama-sama sumir dan ujung-ujungnya adalah pembodohan publik.
Justru jika diterus-teruskan dan mendapat ruang terus-menerus, perpecahan yang mestinya bukan ancaman faktual ini malah berpotensi menjadi faktual.
Khairul Fahmi, Pemerhati Keamanan Nasional Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)
