kicknews.today – Enam dari 192 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah dihentikan sementara atau disuspend karena sejumlah persoalan. Pada saat bersamaan, orang tua siswa SDN Beber memilih menolak program tersebut setelah kasus gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa.
Sekretaris Satuan Tugas MBG Kabupaten Lombok Tengah Lalu Rinjani dilansir dari ANTARA mengatakan, sebanyak 186 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya masih beroperasi.
“Dari 192 SPPG di Lombok Tengah, ada enam SPPG yang di-suspend (penghentian sementara) atau 186 dapur MBG di Lombok Tengah masih tetap beroperasi,” kata Rinjani di Lombok Tengah, Kamis (24/9/2026).
Enam dapur tersebut tersebar di Kecamatan Jonggat, Batukliang, Praya Tengah, dan Praya. Menurut Satgas MBG Lombok Tengah, penghentian sementara dilakukan karena sejumlah persoalan, antara lain perbaikan infrastruktur dan instalasi pengolahan air limbah.
Salah satu dapur yang disuspend adalah SPPG Batukliang Mekar Bersatu. Dapur tersebut sebelumnya menyalurkan menu MBG kepada lima sekolah yang siswanya mengalami gangguan kesehatan pada Jumat (11/9/2026).
Sebanyak 352 siswa dilaporkan mengalami pusing, mual, muntah, sakit perut, dan lemas setelah menyantap menu MBG. Mereka berasal dari SDN Beber, SDN Repok Puyung, SDN 2 Lendang Tampel, SDN Mertak Kesambik, dan MTs Qudwatun Hasanah.
Baca juga: Kasus 352 siswa sakit usai santap MBG naik ke penyelidikan, polisi periksa pengelola SPPG
Sampel makanan telah dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram untuk diperiksa. Namun, hasil pengujian laboratorium yang dapat memastikan penyebab gangguan kesehatan tersebut belum diumumkan.
Karena penyebabnya belum dipastikan melalui hasil laboratorium, peristiwa tersebut masih disebut sebagai dugaan keracunan. Kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari kepala SPPG, kepala dapur, serta pihak yayasan pengelola.
Di tengah proses pemeriksaan tersebut, komite bersama orang tua siswa SDN Beber memutuskan menolak kembali program MBG. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan wali murid pada Sabtu (12/9/2026), sehari setelah kejadian.
Ketua Komite SDN Beber Surya Darmawan mengatakan, keputusan tersebut berasal dari orang tua siswa dan tidak melibatkan pihak sekolah.
“Sehingga pada waktu pembahasan, secara kesimpulan kami bersepakat untuk menolak pemberian MBG secara permanen dan seterusnya,” kata Surya.
Menurutnya, penolakan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran orang tua serta trauma yang dialami siswa setelah melihat sejumlah anak harus mendapatkan penanganan medis.
“Karena secara trauma anak-anak juga, orang tua murid juga memiliki kewajaran sangat tinggi karena tidak ada yang bisa menjamin berikutnya tidak akan ulang kejadian seperti itu,” ujarnya.
Orang tua siswa SDN Beber juga menolak tawaran agar pasokan makanan dialihkan ke dapur lain. Mereka tetap memilih tidak menerima MBG dari dapur maupun dengan menu apa pun.
Baca juga: Trauma, komite dan orang tua siswa SDN Beber tolak MBG secara permanen
Rinjani menegaskan, penolakan tersebut sejauh ini tidak mewakili seluruh orang tua penerima manfaat di Lombok Tengah.
“Tidak semua wali murid yang menolak, ada yang mau dan ada yang tidak,” katanya.
Satgas MBG Lombok Tengah berencana mempertemukan orang tua siswa dengan pengelola SPPG. Rinjani memastikan penerima manfaat tidak boleh mendapat tekanan untuk mengikuti program tersebut.
“Dalam penerimaan Program MBG ini tidak ada tekanan, sehingga kami mempertemukan wali murid dengan pengelola SPPG,” ujarnya.
Satgas juga menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap dapur-dapur yang masih beroperasi untuk memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan sesuai ketentuan.
Sebanyak 192 SPPG di Lombok Tengah tersebar di 154 desa dan kelurahan pada 12 kecamatan. Dapur tersebut melayani 226.739 pelajar serta 61.553 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. (red.)
