kicknews.today – Pemda Lombok Barat dan Provinsi NTB membahas tentang jalan yang saat ini akan dilalui untuk mengangkut material pembangunan hotel megah di Mekaki Sekotong. Agar pembangunan bisa dilakukan secepatnya, maka solusinya adalah dilakukan pelebaran jalan selebar 20 meter dan mengurangi elevasi atau kecuramannya.
Kepala Dinas PUTR Lombok Barat, I Made Arthadana mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan dengan design hotmix menuju pantai Mekaki adalah sekitar Rp24 miliar.
“Nilainya cukup berat, terlebih dengan kondisi fiskal daerah yang seperti saat ini. Selain itu, merubah status jalan dari jalan kehutanan menjadi jalan kabupaten atau jalan provinsi tidak bisa dilakukan dengan cepat,” ungkapnya.
Penyampaian Kepala Dinas PUTR Lombok Barat itu disambut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Gubernur menyatakan bahwa pembangunan jalan tersebut sangat wajar dibebankan ke Pemda. Karena menurutnya, tidak mungkin investor disuruh membangun jalan.
“Tidak perlu langsung hotmix apalagi dengan kondisi keuangan negara seperti saat ini. Perlahan dulu, seperti Mandalika. Nanti dengan sendirinya akan mengikuti. Seiring berjalannya waktu akan bisa,” kata Zulkieflimansyah.
Disisi lain, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menegaskan bahwa pihaknya juga serius dalam upaya membantu investor yang berinvestasi di Lombok Barat. Khusus untuk pembangunan di Pantai Mekaki Desa Pelangan, dia mengatakan bahwa itu hanya persoalan teknis, misalnya soal elevasi jalan yang kondisinya terlalu curam.
“Karena terlalu curam, jadi mereka tidak berani membawa alat berat, itu yang kita diskusikan,” ungkapnya.
Agar pembangunan bisa dilakukan secepatnya, maka solusinya adalah dilakukan pelebaran jalan selebar 20 meter dan mengurangi elevasi atau kecuramannya. Dan terkait status jalan, Fauzan menyatakan bahwa status jalan itu sebenarnya bukan jalan Kabupaten maupun jalan Provinsi, melainkan jalan hutan.
“Sesuai Undang Undang, luas hutan 5 hektar yang dipergunakan, izinnya cukup di Gubernur, dan ini hanya dibutuhkan 3 hektar saja,” jelasnya.
Konfirmasi mengenai anggaran pembangunan jalan senilai Rp24 miliar yang dibutuhkan, Bupati Lombok Barat itu mengutip apa yang disampaikan Gubernur NTB. Menurutnya, anggaran pembangunan jalan tersebut bukanlah tugas dari perusahaan atau investor bersangkutan, melainkan tugas Pemda.
“Sesuai arahan pak Gubernur, kita jangan menunggu itu, paralel (sambil jalan) saja. Karena tidak bisa kita langsung menganggarkan karena keterbatasan fiskal daerah, tapi jangan tunggu itu. Yang penting alat berat bisa turun bawa material bangunan,” tutupnya.
Sementara itu perwakilan Direksi The Apurva Kempinski Lombok, Hendra Suyanto yang dikonfirmasi wartawan nampaknya terus berusaha menghindar. Pertanyaan pun hanya dijawab secara singkat terkait kapan pembangunan akan dimulai.
“Seperti yang tadi bapak lihat, kesulitan kita di akses jalan, pembangunan dimulai segera,” katanya singkat. (ys)
