kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) berencana mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus menangani penggilingan padi hasil panen petani setempat.
Langkah ini diambil untuk mengatasi ketergantungan terhadap penggilingan padi di luar daerah, terutama di Kabupaten Lombok Tengah, yang selama ini menjadi tujuan utama pengolahan gabah skala besar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi mengungkapkan bahwa produktivitas gabah petani di wilayahnya tergolong tinggi, yakni rata-rata mencapai 6 ton per hektare. Dengan luasan lahan yang mencapai ribuan hektare, potensi produksi gabah bisa menyentuh puluhan ribu ton per musim tanam.
“Produksi kita saat ini surplus, tetapi karena tidak ada penggilingan berkapasitas besar di sini, gabah harus dibawa ke Lombok Tengah untuk digiling, lalu dikirim kembali ke KLU dalam bentuk beras,” jelasnya, Rabu (21/05/2025).
Ia menyebutkan bahwa meskipun KLU memiliki beberapa tempat penggilingan padi, kapasitasnya masih kecil dan belum memadai untuk mengolah hasil panen dalam jumlah besar. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Pemkab, karena proses penggilingan di luar daerah dinilai kurang efisien dan menambah biaya operasional bagi petani maupun pihak terkait.
Tresnahadi menambahkan, kehadiran BUMD yang bergerak di sektor penggilingan padi akan menjadi solusi strategis. “Kalau kita hitung, biaya pembangunan heler (penggilingan padi) skala besar memang tidak kecil. Tapi kalau BUMD yang kelola, itu bisa jadi investasi bisnis yang menguntungkan,” ujarnya.
Menurutnya, BUMD dapat membeli gabah langsung dari petani, lalu mengolahnya menjadi beras, mengemas, hingga mendistribusikan kembali ke pasar lokal. Dengan begitu, rantai distribusi menjadi lebih singkat dan nilai tambah produk pertanian tetap berada di daerah.
Saat ini, belum ada BUMD di KLU yang menangani penggilingan padi dalam skala besar. Meski pernah ada BUMD yang mencoba bisnis beras, kapasitasnya masih terbatas. Pemerintah daerah pun berharap, dengan pengaktifan kembali BUMD oleh Pemkab, ke depan bisa terbentuk unit usaha yang secara khusus mengelola sektor ini.
“Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana dan BUMD bisa menjadi garda terdepan pengolahan gabah di KLU,” pungkas Tresnahadi.
Dengan inisiatif ini, Pemda KLU optimistis sektor pertanian lokal akan semakin maju, mandiri, dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi petani. (gii-bii)
