kicknews.today – Lima guru Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) batal mendapatkan penempatan tahun 2023 masih terus berjuang. Setelah mengadu ke BPKAD Lombok Barat, kini mereka mendatangi Kantor DPRD Lombok Barat. Dewan setempat pun memastikan persoalan itu akan diusut tuntas ke pemerintah pusat.
“Dari awal sudah mendapatkan penempatan tahun 2021, setelah menunggu 2 tahun tiba-tiba kami dicoret. Yang buat kami tidak terima itu disaat kuotanya bertambah tapi malah nama kami 5 orang tidak ada. Dari 172 bertambah jadi 172, kan aneh,” sesal perwakilan guru honorer Endang Fitnayati, Jumat (12/5).
Wanita yang sudah mengabdi selama 15 tahun sebagai guru honorer SMP itu mengatakan seharusnya ia dan 4 temannya itu sudah melakukan pemberkasan hari ini. Namun, mereka akhirnya harus menunggu tahun depan sesuai yang dijanjikan pemerintah pusat.
“Kami tak mau kalau hanya janji saja toh, sekarang ini banyak formasinya tapi digeser, bagaimana dengan tahun depan. Kami hanya ingin tahun ini di bulan Oktober harus ikut pemberkasan dan SK secepatnya bisa diterima,” katanya.
DPRD Lombok Barat dalam hal ini komisi 4 juga menanggapi persoalan tersebut sebagai masalah yang serius sehingga dibutuhkan kejelasan dengan pusat. Dimana Dinas Dikbud Lombok Barat sendiri merasa tak pernah melakukan penambahan kouta serta informasi dari BPKAD dan Dikbud berbeda.
“Sementara dari BPKAD yang diterima dari Pusat itu terjadi penambahan kuota 5 orang yang diusulkan berdasarkan kebutuhan. Artinya ini ada miskomunikasi,” jelas Ketua Komisi 4 DPRD Lombok Barat, Lalu Irwan
Ia dan anggota komisi 4 lainnya sepakat akan menindak lanjuti permasalahan tersebut supaya tak menjadi fitnah. Dalam surat dari pusat tersebut seolah-olah menyalahkan daerah yakni Dikbud Lombok Barat.
“Itu yang akan kami pastikan karena BPKAD sendiri mengaku tak pernah melakukan usulan penambahan atau mengotak atik aplikasi SSCN. Nah itu yang akan kami cari nanti siapa orang yang melakukan penambahan ini ke pusat,” jelasnya.
Akibatnya membuat Dikbud dan BPKAD Lombok Barat saling lempar mengenai penambahan kuota tersebut. DPRD sendiri menilai ada indikasi permainan, Irwan berharap kejadian yang menimpa 5 guru honorer SMP itu tak terjadi lagi.
“Mudah tak terjadi lagi karena ini menyangkut kawan kita yang mengabdi selama belasan tahun,” harapnya
Ia pun akan memastikan juga nama-nama guru honorer tersebut masuk kedalam prioritas penempatan P3K tahun 2023 ini. Irwan secepatnya akan berkoordinasi dengan ketua DPRD Lombok Barat supaya hari senin besok akan berangkat ke pusat untuk meluruskan permasalahan tersebut.
“Kita koordinasi dengan Ibu ketua dulu supaya bisa berangkat hari senin ini insyaallah,” katanya (ys)
