kicknews.today – Demo KNPI dan sejumlah mahasiswa tolak nikah massal di Kantor Bupati Lombok Barat ricuh. Terjadi ketegangan dan aksi saling dorong antara massa aksi dan petugas hingga menyebabkan Sekretaris DPD KNPI Lombok Barat tidak sadarkan diri.
Aksi demo awalnya berjalan aman. Mereka mendesak Bupati Lombok Barat untuk membatalkan program nikah massal program Baznas. Masa aksi menilai program tersebut terkesan membuang-buang anggaran daerah.
“Banyak masyarakat miskin yang lebih membutuhkan. Jadi menurut kami program nikah massal ini hanya buang-buang anggaran,” ungkap Sekretaris DPD KNPI Lombok Barat, Haetami dalam orasinya, Kamis (25/5)
KNPI mempertanyakan dasar diselenggarakan nikah massal tersebut. Dia menduga seolah-olah ada misi terselubung dan bahkan misi politik dalam kegiatan itu.
“Ini sama halnya mengambil hak-hak warga miskin dan anak-anak putus sekolah. Kami menolak agenda nikah massal ini,” tegasnya.
Aksi demontrasi tersebut tiba-tiba berlangsung tegang. Puluhan massa aksi meminta akses masuk dihadang barisan Sat Pol PP yang diback up aparat Kepolisian dari Polres Lombok Barat.
Massa aksi memaksa mendobrak barikade aparat, namun gagal. Aksi adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan yang menyebabkan Sekretaris DPD KNPI Lombok Barat Haetami sempat tak sadarkan diri.
Aksi saling dorong itu terjadi cukup lama. Akhirnya massa aksi berhasil mengelabui petugas yang konsentrasi menjaga pintu gerbang utama dengan menerobos pintu gerbang samping yang tertutup namun tak dijaga aparat. Mereka pun berhasil memenuhi area parkir kantor Bupati.
Di lokasi itu, ketegangan massa aksi dan aparat kembali terjadi saat massa memaksa menerobos masuk ke gedung putih. Aksi nekat massa karena Sekda dan Bupati enggan menemui mereka.
“Kami meminta Bupati mengambil sikap agar mencopot Ketua Baznas Lombok Barat. Kalau Bupati tidak menerima kami, kita copot Bupati, kita gulingkan Bupati Lombok Barat,” kata dia disambut riuh massa aksi.
Hal senada disampaikan Asmuni dalam orasinya. Menurut dia, ada indikasi penyimpangan yang dilakukan Baznas Lombok Barat. Dia mendesak agar Pemkab melakukan audit terhadap Baznas karena dianggap tak mampu mendistribusikan anggaran keumatan secara tepat.
Setelah negosiasi cukup lama, Sekda Lombok Barat H. Ilham pun akhirnya menemui massa aksi. Ilham menjelaskan, agenda nikah massal ini merupakan rencana kerja tahunan dari Baznas Lombok Barat yang sudah disahkan oleh Baznas Pusat dan Baznas Provinsi NTB.
“Saya pastikan bahwa program nikah massal ini dibatalkan, saya pastikan itu. Dan terkait adanya indikasi tendensi politik, itu tidak ada, karena ini merupakan program yang sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Namun karena ini tahun politik, kami merasa persepsi yang muncul itu hal yang wajar,” tegasnya.
Kemudian terkait desakan agar Pemkab Lombok Barat melakukan audit terhadap Baznas Lombok Barat, Ilham mengatakan bahwa itu sudah dilakukan.
“Kalau ke depan ada muncul hal hal yang menimbulkan masalah, maka bisa saja kita ajak pihak lain (APH) untuk melaksanakan audit. Kemudian terkait desakan mencopot atau memberhentikan Pemda sendiri tak memiliki kewenangan.
“Sebenarnya ada syarat mereka diberhentikan, mereka (Baznas) mempunyai perjanjian kerja selama 5 tahun. Kalau tidak ada merugikan keuangan, kami kira belum bisa kita wujudkan, namun kalau mereka melanggar, tentu itu bisa dilaksanakan,” tutupnya dan diterima dengan baik oleh masa aksi. (ys)
