kicknews.today — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat langkah penanganan sekitar 70 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pemutakhiran data secara menyeluruh, koordinasi lintas pemerintahan, dan intervensi pendidikan yang tepat sasaran hingga tingkat desa. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penuntasan persoalan ATS harus dimulai dengan memastikan identitas, kondisi keluarga, serta penyebab setiap anak tidak mengakses pendidikan formal, sehingga kebijakan dan program penanganan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan ATS, yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi NTB di Mataram, Jumat (6/11/2026).
Miq Iqbal mengungkapkan, berdasarkan data sementara, jumlah ATS di NTB berada di kisaran 70 ribu anak. Namun, angka tersebut masih harus diverifikasi untuk memastikan kondisi riil dan menghindari kesalahan identifikasi maupun penghitungan.
“Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” tegas Iqbal.
Menurutnya, penanganan ATS tidak cukup dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan atau program intervensi secara umum. Pemerintah harus memahami persoalan setiap anak secara spesifik, mulai dari identitas dan latar belakang keluarga hingga faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Karena itu, Miq Iqbal mendorong uji coba pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran (pilot project) di desa-desa Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga juga didorong menjadi salah satu simpul pengumpulan dan pemutakhiran data pendidikan, sehingga identifikasi anak tidak sekolah dapat dilakukan lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” imbuhnya.
Gubernur juga menekankan bahwa penanganan ATS merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan Kementerian Agama dalam menjangkau lembaga pendidikan di bawah kewenangan instansi vertikal tersebut.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan berbagai program ekonomi tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas sumber daya manusia belum diperkuat melalui pendidikan.
“Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apa pun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB, Syamsul Hadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama dengan tujuh agenda utama. Kesepakatan itu meliputi dukungan kebijakan daerah, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, pemutakhiran data terpadu berbasis by name by address, optimalisasi APBD dan APBDes, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terukur, serta pelaporan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur.
Syamsul berharap komitmen tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah dan desa, bukan berhenti pada penandatanganan kesepakatan.
Pemprov NTB menegaskan, keberhasilan penanganan ATS tidak diukur dari banyaknya program atau dokumen komitmen, melainkan dari kemampuan pemerintah menemukan setiap anak, memahami persoalannya, dan memastikan mereka kembali memperoleh hak atas pendidikan. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena tidak terdata, tidak terjangkau, atau tidak mendapatkan intervensi yang sesuai.(wii/*)
