kicknews.today – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai sekitar Rp 7 triliun hingga 30 September 2026. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pembiayaan perumahan, Sekolah Rakyat, hingga ketahanan energi dan pangan.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Adi Widyandana menyampaikan bahwa, realisasi tersebut menjadi bagian dari dukungan APBN terhadap pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Realisasinya setidaknya hingga 30 September, kita pantau sudah Rp7 triliun uang APBN yang mengalir di NTB,” ungkap Adi.
Dari sejumlah program yang didukung APBN, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu alokasi terbesar, dengan realisasi anggaran mencapai Rp 4,6 triliun. Program tersebut mencakup 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total penerima manfaat mencapai 1,86 juta orang.
Selain MBG, APBN juga mendukung program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program pembangunan tiga juta rumah. Hingga periode pelaporan tersebut, realisasi anggarannya mencapai Rp 299 miliar.
Program pembiayaan perumahan ini melibatkan tujuh bank penyalur dan 138 kontraktor atau pengembang. Adapun rumah yang telah terbangun tercatat sebanyak 2.241 unit yang tersebar di 181 titik lokasi di NTB.
Adi menjelaskan, program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk keluarga dengan penghasilan gabungan tidak lebih dari Rp 10 juta, sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan data yang disampaikan Adi, sebanyak 1.172 koperasi di NTB telah memiliki nomor legalitas atau badan hukum. Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki jumlah terbanyak, yakni 255 unit.
Dari jumlah tersebut, koperasi yang telah menjalankan aktivitas transaksi mencatatkan total 232.681 transaksi dengan nilai mencapai Rp 2,89 miliar. Capaian ini menunjukkan aktivitas usaha koperasi mulai berjalan, meskipun penguatan operasional dan pengembangan usaha masih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Sementara itu, di bidang pendidikan, terdapat lima Sekolah Rakyat yang telah berdiri dan beroperasi di NTB dari target delapan sekolah. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, anggaran APBN yang telah terealisasi mencapai Rp 252,15 miliar.
Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah juga mengalokasikan dukungan anggaran untuk memperkuat upaya menuju kedaulatan pangan. Adi menyebut, agenda tersebut menjadi kelanjutan dari capaian swasembada pangan yang telah didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan akan terus menjadi perhatian seiring dengan target pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional pada 2027.
Di sektor energi, dukungan APBN turut diarahkan untuk menjaga ketahanan energi dan memperluas akses masyarakat terhadap listrik. Adi menyebut rasio elektrifikasi di NTB telah mencapai 99,66 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 0,34 persen yang belum terjangkau akses listrik berdasarkan indikator tersebut.
“Nilai dari dukungan APBN yang dapat diidentifikasi melalui subsidi listrik di NTB mencapai sekitar Rp 1,2 triliun,” tutupnya. (gii/*)
