kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memperkuat langkah penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kawasan Alun-Alun hingga kompleks perkantoran Bupati dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian utama karena dinilai membutuhkan penataan segera. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., di Ruang Video Conference (Vicon) Kantor Bupati KLU, Kamis (15/10/2026). Dalam rapat tersebut, Kusmalahadi menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi kawasan pusat pemerintahan sebagai ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman. Menurutnya, kondisi lingkungan di sekitar Alun-Alun hingga area perkantoran perlu mendapat perhatian serius melalui langkah penanganan yang terarah. Dia menilai, penataan kawasan tersebut tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah serta pihak terkait agar persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani secara efektif. “Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah serta pihak terkait dalam menyikapi berbagai persoalan ketertiban umum,” ujar Kusmalahadi. Rakor ini juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan persoalan yang terjadi di lapangan. Keterlibatan unsur keamanan dan pemerintahan desa diharapkan dapat mendukung proses identifikasi masalah serta mempercepat pelaksanaan langkah penanganan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) KLU, Totok Surya Saputra akan memegang peran penting dalam pelaksanaan upaya penertiban sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. “Jadi target kita itu tersusunnya langkah yang konkret yang dapat dilaksanakan secara terpadu. Penanganan ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif, sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik serta kelancaran aktivitas pemerintahan,” kata Kusmalahadi. Kusmalahadi juga berharap, penataan kawasan pusat pemerintahan tidak hanya menjadi respons terhadap persoalan ketertiban yang terjadi saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga ketenteraman dan kenyamanan di lingkungan ibu kota kabupaten. (gii/*)
