kicknews.today – Rencana pembangunan kembali gedung DPRD NTB memunculkan tiga angka anggaran berbeda: Rp123 miliar, Rp160 miliar, hingga Rp250 miliar. Jadwal pengerjaannya pun berkembang. Sempat disebut dimulai November 2026, keterangan berikutnya menempatkan pembangunan fisik pada 2027.
Ketiga angka tersebut muncul dalam pemberitaan pada tahapan perencanaan dan pembahasan anggaran yang berbeda. Rp250 miliar merupakan perkiraan kebutuhan konstruksi beserta perlengkapan gedung. Sementara Rp123 miliar dan Rp160 miliar sama-sama disebut sebagai pendanaan tahap awal dari pemerintah pusat.
Angka Rp123 miliar disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, setelah pembahasan bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya pada 23 September 2026. Menurutnya, anggaran pembangunan gedung tersebut sempat tidak masuk dalam perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Rp123 miliar untuk gedung DPRD NTB dianggarkan pusat,” kata Mori, Senin (28/9/2026).
Nominal yang sama kembali muncul dalam pemberitaan berikutnya pada Kamis (1/10/2026). Mori menyebut pemerintah pusat menyiapkan Rp123 miliar untuk pembangunan pada 2027, dengan tambahan pendanaan direncanakan pada 2028.
“Kantor DPRD kan tadinya nol. Tapi kita upayakan secara baik dan sekarang sudah masuk ke dalam anggaran sebesar Rp123 miliar,” ujarnya.
Menurut Mori, pendanaan tahap pertama belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan. Ia berharap dukungan pusat dapat memenuhi kebutuhan gedung sehingga tidak kembali membebani APBD NTB.
Namun, pemberitaan pada tanggal yang sama mencantumkan angka berbeda, yakni Rp160 miliar. Laporan tersebut juga mengutip Mori Hanafi dan menyebut nominal itu sebagai anggaran tahap pertama.
“Akhirnya, sekarang sudah masuk anggaran Rp160 miliar untuk tahap pertama,” kata Mori dalam pemberitaan, Kamis (1/10/2026).
Kedua laporan itu sama-sama menggambarkan pembangunan bertahap. Akan tetapi, belum ada penjelasan dalam keterangan tersebut mengenai penyebab selisih Rp37 miliar, termasuk apakah terdapat perubahan alokasi atau perbedaan cakupan pekerjaan.
Lalu, dari mana angka Rp250 miliar berasal?
Nominal tersebut muncul lebih awal, saat pembahasan desain pada Agustus 2026. Kepala dinas yang menangani pekerjaan umum NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan perkiraan konstruksi mencapai sekitar Rp200 miliar. Ada pula usulan sekitar Rp50 miliar untuk interior dan mebel.
“Namun angka ini sifatnya masih usulan,” kata Wijaya, Selasa (4/8/2026).
Dengan demikian, Rp250 miliar saat itu menggambarkan usulan kebutuhan bangunan sekaligus perlengkapannya. Angka tersebut belum merupakan nilai kontrak pembangunan.
Baca juga: Belanja KLU naik 144 miliar, BTT justru dipangkas saat pemulihan bencana
Selain nominal anggaran, jadwal pengerjaan perlu dilihat berdasarkan waktu penyampaiannya. Rencana memulai pembangunan pada Oktober atau November 2026 berasal dari pernyataan Mori pada 29 Mei 2026. Saat itu, ia berharap penyelesaian perencanaan segera diikuti proses lelang.
Dalam keterangan resmi DPR RI setelah kunjungan Komisi V pada 22 Juli 2026, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan NTB, Dades Prinandes, menyampaikan jadwal yang berbeda.
Penyusunan desain teknis terperinci atau Detail Engineering Design (DED) disebut dimulai April dan ditargetkan selesai Oktober 2026. Pembangunan fisik kemudian diusulkan berlangsung pada Tahun Anggaran 2027.
Komisi V mendorong lelang dini agar pekerjaan dapat segera berjalan setelah anggaran tersedia. Tahap lelang tersebut merupakan proses pengadaan sebelum pelaksanaan konstruksi.
Pada Agustus, Wijaya juga menyebut Oktober atau November 2026 sebagai target lelang dini, dengan penandatanganan kontrak pada Januari 2027. Keterangan ini menempatkan akhir 2026 sebagai masa pengadaan, sementara pekerjaan fisik direncanakan berlangsung tahun berikutnya.
Gedung baru dirancang memiliki lima lantai termasuk basement. Rencana bangunannya memisahkan ruang rapat paripurna dari gedung untuk komisi, fraksi, dan perkantoran. Desainnya menggabungkan arsitektur modern dengan identitas budaya NTB.
Pembangunan kembali diperlukan setelah gedung DPRD NTB rusak berat akibat pembakaran saat demonstrasi pada Agustus 2025. Selama gedung belum dapat digunakan, kegiatan dewan berlangsung di sejumlah lokasi, termasuk rapat paripurna yang menumpang di kantor gubernur. (red.)
